Jayapura, Papua – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM USTJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema,”El Nino bertemu Proyek Strategis Nasional, pembongkaran hutan, hujan tropis Papua, melahirkan kekeringan, gagal panen, titik Api di Papua dan memperpara krisis iklim.”
Pihaknya juga menyoroti krisis ekologis serius yang sedang melanda wilayah Papua serta kombinasi antara fenomena iklim global El Nino dan ekspansi pembukaan lahan skala besar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai telah memperparah ancaman krisis lingkungan serta ketahanan pangan masyarakat lokal, diskusi ini dilaksanakan di Aula Gedung Utama USTJ pada. Jumat, 28/08/2026.
Mentri Lingkungan BEM USTJ, Rudi Jafata. Mengatakan, Krisis Ekologis Terganda, dari kekeringan air laut hingga hujan salju. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, dampak El Nino di Papua sangat berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya seperti Kalimantan yang dominan mengalami kebakaran hutan.
“Di Papua, Ancaman terjadi secara menyeluruh dari pesisir hingga pengunungan, dataran rendah dan pesisir mengalami kekeringan air laut, penyusutan air danau, serta kekeringan sumber air bersih warga.” Kata Rudi.
Baca Juga:
Lebih lanjut Rudi menyampaikan, Wilayah Pengunungan mengalami fenomena ekstrem penurunan suhu/hujan salju, embun beku yang merusak tanaman pangan masyarakat dan Kebakaran Lahan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang signifikan, seperti yang melanda wilayah Merauke. Selain itu dampak dan akibat dari akumulasi pembabatan hutan skala besar, kondisi ini diperparah oleh keterkaitan antara deforestasi masif dan pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar dan pembabatan hutan telah merusak tatanan hidrologi dan kemampuan tanah menyimpan air.
“Ketika fenomena El Nino datang, dampak kekeringan menjadi berlipat ganda karena daya dukung lingkungan alami telah rusak akibat alih fungsi lahan.” Tandasnya.
Kritikritikan keras juga ditujukan kepada pemerintah karena dinilai mengambil posisi aman dengan menyederhanakan krisis ini seolah-olah hanya fenomena kebakaran hutan biasa. Pemerintah enggan menetapkan status krisis sebagai Bencana Alam Nasional, sehingga kondisi serupa juga dengan pola penanganan bencana di daerah lain, seperti kasus Aceh/Flores NTT di mana penetapan status bencana terhambat.
“Pemerintah menghindari kewajiban pengeluaran kas negara (APBN/APBD), kendati anggaran negara merupakan dana publik yang wajib digunakan untuk menyelamatkan warga saat bencana terjadi.” Katanya.
Baca Juga:
Kondisi ini diharapkan Pemerintah tidak menutup mata dan segera menetapkan fenomena El Nino di Papua sebagai status bencana alam resmi, dengan demikian penanganan dapat dilakukan secara maksimal dan Perlindungan Pangan Lokal, Pemerintah wajib hadir memitigasi risiko gagal panen dengan membeli hasil pangan lokal masyarakat guna menjamin ketahanan pangan warga terdampak.
Perhatian pemerintah juga perlu melalui penyaluran Anggaran Darurat APBN dan APBD, dengan mengalokasikan dana darurat secara cepat dan tepat untuk penyediaan bantuan air bersih serta pemulihan ekonomi masyarakat kecil, menghentikan sementara dan mengevaluasi seluruh izin penanaman modal/ekspansi lahan skala besar yang memicu pembabatan hutan alam Papua.
Sementara itu ketua BEM USTJ, Alex You menyoroti keterkaitan erat antara pemanasan global, fenomena iklim ekstrem El Nino, efek rumah kaca, serta pembukaan lahan, penebangan hutan secara masif demi keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meluas di berbagai wilayah Papua, khususnya di kawasan Merauke, dan fenomena krisis lingkungan hari ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa alamiah semata, melainkan dampak dari aktivitas eksplorasi lahan skala besar.
“Dinamika krisis iklim yang terjadi di Papua hari ini merupakan akibat dari pemanasan global, peningkatan efek rumah kaca, serta penebangan hutan secara masal yang dilakukan demi proyek strategis nasional, seperti yang mulai dibuka di Merauke dan beberapa wilayah Papua lainnya,” Ujar Alex saat ditemui langsung di Aula USTJ.
Baca Juga:
Lebih lanjut Alex You menegaskan, konsolidasi mahasiswa dan pemuda tidak hanya berhenti pada sebatas pertukaran ide, teori, atau perdebatan dalam forum ilmiah.
“Sebagai langkah konkret, hasil dari diskusi publik ini akan dirumuskan menjadi dokumen kajian komprehensif yang menjadi landasan aksi gerakan sosial dalam waktu dekat.” Tuturnya.
Reporter : AgusW.
Editor : Elf.
Baca Juga:
