Tidore — Pembahasan internal draf Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang perlindungan sumber daya genetik pala dan cengkeh di Kota Tidore Kepulauan telah rampung. Draf regulasi tersebut kini bersiap memasuki tahap koordinasi dan harmonisasi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Abukasim Faruk, menjelaskan bahwa penyusunan materi awal telah diselesaikan secara tuntas oleh tim internal pemda bersama tim Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDCSUI) Provinsi Maluku Utara.
”Untuk pembahasan raperwalinya secara tuntas telah dilakukan oleh tim pembahasan internal pemerintah daerah bersama tim CDCSUI Provinsi Maluku Utara. Tahapan selanjutnya, kami dari bagian hukum akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kanwil Hukum berkaitan dengan harmonisasi atas rancangan peraturan wali kota dimaksud,” ujar Abukasim Faruk.
Secara teknis, proses harmonisasi di Kanwil Hukum diperkirakan memakan waktu antara 5 hingga 7 hari kerja. Kendati demikian, Bagian Hukum terus mengintensifkan komunikasi agar proses penyelarasan regulasi ini dapat berjalan lebih cepat.
Setelah harmonisasi rampung, tim perancang Kanwil Hukum dijadwalkan mempresentasikan hasil dan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi tim pemda dan CDCSUI untuk menyempurnakan muatan raperwali sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Menjadi Payung Hukum Kesejahteraan Petani
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Tidore Kepulauan, Zulkifli Ohorela, menilai pembahasan Raperwali perlindungan pala dan cengkeh ini berlangsung sangat aspiratif dan konstruktif. Seluruh peserta rapat dinilai memberikan masukan positif demi mendukung keberlanjutan sektor pertanian serta perlindungan petani lokal.
”Pembahasannya saya pikir sangat aspiratif dari semua yang hadir, dan saya pikir ini akan berdampak positif bagi kelanjutan dari pembahasan tadi itu,” ungkap Zulkifli Ohorela dalam wawancara, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, perumusan regulasi ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi para petani di Tidore Kepulauan. Terkait dokumen pembagian manfaat (benefit sharing), substansinya dinilai sudah sangat komprehensif, akomodatif, dan merangkul kepentingan masyarakat secara luas.
Zulkifli berharap kehadiran perwali ini nantinya mampu menjadi payung hukum yang kuat untuk menjamin kesejahteraan dan hak pemanfaatan bagi para petani.
”Harapan perwali tentunya dapat sebagai payung agar supaya bisa pemanfaatan petani dan sebagainya bisa terjamin dengan perwali tadi itu. Dan sangat bagus, sangat baik,” pungkasnya. (Tim/Red)
