Jayapura, Papua – Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ), Yeskiel Asso, secara tegas menyatakan sikap menolak rencana pemekaran Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, karena dinilai wacana pemekaran simaksud bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Pernyataan sikap kritis ini disampaikan menyikapi dinamika pembangunan daerah yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten. Yeskiel menegaskan, bahwa pada prinsipnya mahasiswa tidak menolak pembangunan atau kemajuan daerah, namun setiap kebijakan pemekaran wilayah harus lahir dari aspirasi dan kebutuhan fundamental masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik atau ekspansi struktur birokrasi pemerintahan semata.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar penambahan distrik baru, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan demi kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan,” Demikian dipaparkan Yeskiel melalui keterangan tertulis yang diterima media ini pada Rabu 11/11/2026.

Pihaknya juga mempertanyakan urgensi kebijakan pemerintah di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas. Berbagai persoalan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur dasar, akses transportasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, hingga pemerataan pelayanan publik.

Dalam pernyataan sikapnya, Yeskiel menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya, Athenius Murib, S.H., M.H.

1. Apa urgensi pemerintah melakukan pemekaran distrik, sementara masih banyak persoalan pelayanan publik yang belum diselesaikan…?
2. Apakah pemekaran distrik benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat atau hanya bagian dari agenda politik pemekaran…?
3. Apakah Bupati telah melakukan kajian akademis dan kajian kelayakan secara komprehensif sebelum mengambil kebijakan pemekaran…?
4. Mengapa pemerintah lebih mengutamakan pembentukan distrik baru daripada memperbaiki kualitas pelayanan di distrik yang sudah ada…?

Guna mencegah kebijakan yang berpotensi hanya menambah struktur birokrasi tanpa menyelesaikan persoalan kesejahteraan, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah:

1. Meminta Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk menunda rencana pemekaran distrik, sampai kajian kelayakan dan kebutuhan masyarakat dibuka secara transparan kepada publik.
2. Menolak pemekaran distrik yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
3. Mendesak pemerintah agar, memprioritaskan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
4. Menuntut, keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka.
5. Meminta Bupati menunda proses pemekaran apabila persyaratan hukum, teknis, administratif, serta kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara memadai.

“Pembangunan bukanlah tentang seberapa banyak distrik yang dibentuk, tetapi tentang seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat,”Tegas Yeskiel mewakili mahasiswa asal Jayawijaya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat setempat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Reporter : Agus Wilil.
Editor : Elf.