Jayapura, Papua – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Distrik Asotipo di Jayapura menyampaikan pernyataan sikap tegas menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan proyek pertanian di wilayah Asotipo, Kampung Sogokmo, Kabupaten Jayawijaya. Aksi penyampaian sikap ini dilangsungkan pada Selasa 17/11/2026.

Penolakan ini dipicu oleh langkah pemerintah yang dinilai jalan tanpa sosialisasi terbuka kepada masyarakat setempat, selain itu kebijakan tersebut menyusul adanya survei lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan sejumlah intelektual pada Senin,16 November 2026 lalu.

Perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peningkatan ketahanan pangan. Kendati demikian, pelaksanaannya wajib sejalan dengan prinsip kedaulatan masyarakat adat. Mahasiswa menilai pemerintah dan pihak terkait kerap menjadikan masyarakat lokal sebagai objek semata, bukan sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua—yang secara jelas menjamin pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat—mahasiswa mengajukan dua poin tuntutan utama:

1. Penolakan Tegas: Menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan proyek pertanian di wilayah Asotipo, Kampung Sogokmo, karena letak geografis wilayah tersebut dinilai tidak mendukung proyek dimaksud.

2. Desakan Musyawarah: Mendesak pemerintah provinsi dan daerah untuk segera mengadakan musyawarah mufakat bersama tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual sebelum mengambil kebijakan pembangunan lanjutan.

Syarat dan Solusi Alternatif dari Mahasiswa adalah, sebagai bentuk kontribusi konstruktif, apabila pemerintah tetap berkeinginan melanjutkan program pembangunan di sektor pendidikan dan pertanian tersebut, mahasiswa mengajukan tiga syarat mutlak yang wajib dipenuhi bagi masyarakat pemilik hak ulayat:

1. Sektor Pendidikan, Pemerintah diminta untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi fasilitas sekolah yang sudah ada di Distrik Asotipo (mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA) alih-alih mendirikan bangunan Sekolah Rakyat baru.

1. Sektor Pertanian, Pemerintah harus mendukung dan mengembangkan potensi pertanian lokal yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun, serta menghindari pemaksaan model pembangunan dari luar (top-down).

3. Kajian Akademis dan Sosialisasi, Sebelum merancang pembangunan, pemerintah distrik dan desa wajib memaparkan kajian serta riset akademis secara transparan, serta melakukan sosialisasi menyeluruh kepada warga setempat.

Melalui tuntutan ini, mahasiswa kembali mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar mengutamakan analisis data yang valid, transparansi, serta sosialisasi yang baik demi menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Reporter : Agus Wilil.
Editor : Elf.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *