Namlea, Maluku – Pertanyaan publik dan mosi tidak percaya masyarakat kini kembali dialamatkan kepada sejumlah Kepala soa termasuk Kepala soa Widit, dan Kepala soa Waedurat dan Soa Fumae Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Ketidak oercayaan warga tersebut mencuat akibat akses ruas jalan menuju lokasi puluhan tong pengolahan emas yang diduga beroperasi secara ilegal justru dipalang dan dijadikan kawasan yang seolah-olah tertutup dari pengawasan publik.
Hasil penelusuran tim investigasi yang berasal dari sejumlah media dalam tugas dan fungsi Pers menyebutkan, ke enam orang yang merupakan tim infestigasi tersebut dilaporkan dihalangi di jalan saat hendak melakukan penelusuran ke lokasi pengolahan emas yang berada tepat di belakang Desa Widit, Kamis 19/11/2026.
Tim investigasi yang hendak masuk menggunakan kendaraan roda empat justru dihadang oleh seseorang yang diketahui berinisial “BR”. Pria tersebut dengan arogan dan sikap keras melarang kendaraan wartawan memasuki jalan menuju lokasi tong pengolahan emas tersebut.
Alasan yang disampaikan cukup mengejutkan, pasalnya menurut “BR”, semua pihak yang hendak mrlalui areal tersebut disarankan terlebih dahulu mengajukan ijin kepada pihak pemerintah setempat.
“Siapapun yang hendak memasuki kawasan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala soa”. Ungkap BR Tegas Kepada Wartawan.
Kondisi tersebut cukup menyita insting dan naluri para kuli tinta yang terdiri dari enam orang dalam misi infestigasi dimaksud, selain itu pernyataan “BR” tehah melahirkan pertanyaan mendasar tentang kapan dan sejau mana aturan tersebut dibuat dan kapan disosialisasikan kepada warga setempat. Bukan hanya itu, keenam anggota tim infestigasi tersebut saling bertanya satu sama lain tentang kondisi yang dihadapi.
“Sejak kapan kepala soa memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjalankan tugas jurnalistik di suatu wilayah”. Tanya seorang Wartawan kepada rekan timnya.
Pertanyaan lain kian muncul mengisi obrolan para pekerja Pers tersebut, apakah kewenangan adat dapat dijadikan alasan untuk menutup akses informasi, terlebih ketika di kawasan tersebut terdapat aktivitas pengolahan emas ilegal yang diduga secara terang-terangan telah melanggar ketentuan hukum yang ada.
Menurut salah satu anggota tim infestigasi berinisial ML, selaku wartawan dirinya cukup memahami fungsi dan tugas selaku seorang pencari informasi yang selalu dalam menjalankan tugasnya tetap patuh atas aturan dan norma secara umum, termasuk norma adat, namun fakta yang ditemui kadang tidak sesuai dengan tindakan pihak-pihak yang bertindak sewenang-wenangnya serta arogan kepada Wartawan.
“Selaku Wartawan kami juga paham adat, namun adat bukan tameng untuk menghalangi hukum posistif, Kepala soa merupakan bagian penting dalam struktur sosial dan adat masyarakat. Namun, penghormatan terhadap lembaga adat tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas, apalagi digunakan untuk membatasi kerja Pers dan melindungi aktivitas yang diduga melanggar hukum”. Tegas ML.
Apabila benar dan terbukti jika ada pihak yang sengaja menghalangi Wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik dalam mencari informasi maka, tindakan tersebut patut mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, karena dengan jelas telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
Sementara pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Karena itu, tindakan menghadang dan melarang tim infestigasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif, termasuk siapa yang memerintahkan pemasangan palang, serta siapa yang bertanggung jawab atas larangan masuk, dan apa dasar hukum pembatasan akses tersebut.
Persoalan ini semakin serius setelah muncul informasi dari sejumlah sumber yang menyebutkan adanya dugaan pemberian setoran dari para pemilik tong pengolahan emas kepada sejumlah kepala soa di Desa Widit.
Informasi tersebut tentu belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Namun, dugaan itu tidak boleh dibiarkan menjadi kabar liar tanpa penyelidikan.
Jika benar terdapat aliran uang dari para pemilik tong kepada pihak-pihak tertentu, maka aparat kepolisian perlu mengusut tujuan pemberian uang tersebut, siapa penerimanya, serta apakah terdapat kesepakatan untuk melindungi atau memfasilitasi aktivitas pengolahan emas ilegal.
Kepala soa yang diduga terlibat juga perlu dimintai klarifikasi dan diperiksa sesuai kebutuhan penyelidikan. Apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan membantu, memfasilitasi, atau melindungi tindak pidana, pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing.
Kapolres Buru AKBP Andi Zulkifli dan Kapolda Maluku didesak segera turun tangan menyelidiki dugaan praktik pengolahan emas ilegal di kawasan Desa Widit, termasuk tindakan pemalangan jalan yang menghalangi tim infestigasi media ini.
Polisi juga diminta mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga mengendalikan kegiatan pengolahan emas, pemilik tong, pihak yang menyediakan modal, hingga mereka yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Diketahui, jalan menuju lokasi pertambangan bukanlah wilayah kekuasaan pribadi yang dapat ditutup tanpa dasar hukum dan prosedur pemalangan. Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, olehnya itu ketika wartawan dihadang hanya karena hendak melihat langsung aktivitas yang menjadi kepentingan publik, maka persoalannya bukan lagi sekadar pemalangan jalan, namun ini menyangkut kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Kini publik menunggu keberanian aparat penegak hukum. Siapa yang memasang palang, siapa yang memerintahkan “BR” melarang wartawan masuk, benarkah ada setoran dari pemilik tong kepada para kepala soa, mari kita menanti kapan tabir ini akan dibuka dan menjadi infirmasi publik.
Perlu diketahui bahwa, saat ini tim infestigasi terus melakukan upaya menginput dan mengupdate seluruh informasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk kegiatan yang terjadi pada tambang emas ilegal dimaksud, yang kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan dan dasar hukum atas tindakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam bisnis ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada Kepala soa dan “BR” yang diduga menjadi kaki tangan pihak tertentu atas kejadian ini belum dapat dikonfirmasi, dan demi perimbangan berita nonakonews.com siap menerima hak jawab.
Reporter : I-mp/Tiem.
Editor : Elf.











