Halmahera Selatan – Transparansi pengelolaan dana bantuan sosial di Desa Kawasi kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan kejelasan penyaluran dana bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Harita Nickel yang diduga tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Dana bantuan tersebut sedianya dialokasikan untuk membantu warga saat pasokan listrik dari genset desa mengalami gangguan. Namun, di lapangan, penggunaan dana tersebut justru memicu polemik (6/1).
Dugaan Pengalihan Dana untuk Agenda Lain
Bantuan yang dipersoalkan bernilai total kurang lebih Rp16 juta, dengan rincian Rp100.000 per Kepala Keluarga (KK) untuk sekitar 160 KK di Desa Kawasi. Dana ini dimaksudkan sebagai subsidi biaya bahan bakar agar kebutuhan listrik rumah tangga tetap terpenuhi.
Baca Juga:
Ketua RT 01 Desa Kawasi, Raymond Nanlessy, mengungkapkan adanya keresahan warga terkait isu pengalihan dana tersebut untuk mendukung aktivitas kelompok yang kerap mengkritik perusahaan.
“Sebenarnya kami hanya ingin tahu ke mana dana dari Harita Nickel itu pergi. Kalau memang untuk keperluan bersama, justru bagus. Tapi kalau disalahgunakan oknum masyarakat untuk kegiatan lain, apalagi demonstrasi, itu perlu dijelaskan secara terbuka,” tegas Raymond.
Senada dengan Raymond, Hamja Lewer selaku tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT 02 Desa Kawasi, merasa warga perlu mendapatkan informasi yang jujur. Ia khawatir tujuan mulia bantuan sosial tersebut justru ternoda oleh agenda pribadi oknum di lapangan.
Baca Juga:
“Jika ada ketidaksesuaian penggunaan dana, masyarakat perlu diinfokan secara terbuka ke mana dana ini terpakai. Kami tidak ingin isu ini menjadi polemik berkepanjangan dan menimbulkan kecurigaan luas,” ujar Hamja.
Menanggapi situasi ini, Sekretaris Jenderal Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM), Julfandi Gani, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penyaluran dana bantuan dari perusahaan kepada masyarakat.
Menurut Julfandi, ketidakjelasan informasi adalah pemicu utama konflik horizontal di lingkar tambang.
Baca Juga:
“Jika tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup-nutupi ke mana uang itu dipakai. Oknum masyarakat ini wajib memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan potensi konflik informasi,” jelas Julfandi.
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Kawasi masih menunggu jawaban dan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola dana di tingkat desa guna meredam tensi yang mulai meningkat.
Baca Juga:
