Nabire, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran bagi Orang Asli Papua (OAP). Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 14 ribu orang di wilayah tersebut masih belum terserap lapangan kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Borai, menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi strategi utama pemerintah agar masyarakat tidak hanya terpaku pada sektor formal atau menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja.
Dalam keterangannya kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (6/1), Borai menjelaskan bahwa program pelatihan yang telah berjalan mencakup berbagai bidang teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.
Baca Juga:
- Mekanik & Pengelasan: Mempersiapkan tenaga terampil untuk sektor industri.
- Komputer & Teknologi: Meningkatkan literasi digital di era modern.
- Menjahit Berbasis Teknologi: Mendorong kemandirian ekonomi kreatif.
“Harapan kami, setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja lain,” ujar Borai.
Tantangan Serapan Tenaga Kerja dan Regulasi Lokal
Meskipun program pelatihan terus berjalan, Borai mengakui adanya tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja di sektor tertentu, seperti perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, minat masyarakat lokal terhadap sektor ini masih sangat minim meski tersedia ribuan lowongan kerja.
Sebagai solusi, Pemprov Papua Tengah tengah mengkaji regulasi khusus terkait komposisi tenaga kerja. Borai mendorong adanya aturan yang mewajibkan perusahaan di Papua Tengah untuk memprioritaskan OAP.
Baca Juga:
“Kami mendorong agar ke depan ada regulasi yang mengatur komposisi tenaga kerja, misalnya 80-90 persen adalah tenaga lokal. Ini penting agar Orang Asli Papua tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.
Investasi dan Stabilitas Keamanan
Selain masalah kompetensi, Borai menekankan bahwa pertumbuhan lapangan kerja sangat bergantung pada masuknya investasi. Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika stabilitas keamanan di Papua Tengah terjaga dengan baik.
“Stabilitas keamanan adalah syarat utama agar investor mau menanamkan modalnya. Jika investasi masuk, maka penciptaan lapangan kerja akan mengikuti,” tambahnya.
Baca Juga:
Pemprov Papua Tengah berkomitmen menyusun kebijakan strategis untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat asli Papua memiliki kompetensi yang cukup untuk menempati posisi-posisi strategis di berbagai sektor pembangunan daerah. (Meno)
