oleh : Taufik Halil, Kades Toseho – Kota Tidore Kepulauan
Mengawali tulisan ini, saya teringat pesan fenomenal dari salah satu pendiri bangsa, Sang Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia, Drs. Mohammad Hatta: “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.” (Al-Fatihah untuk beliau 🤲).
Secara tersirat, Bung Hatta menekankan bahwa kemajuan Indonesia mustahil tercapai tanpa pembangunan desa. Kutipan ini bukan sekadar kalimat puitis, melainkan wujud cinta dan pengakuan atas kedaulatan rakyat yang menjadi inspirasi nasionalisme kita hingga hari ini.
Namun, suasana kebatinan para penggerak desa terus terusik. Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 beberapa hari lalu, Presiden RI ke-8, Bapak Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan tegas terhadap pemerintah desa. Pernyataan tersebut terasa bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan “vonis moral” yang menempatkan pemerintah desa sebagai pesakitan di mata masyarakatnya sendiri.
Baca Juga:
Ada rasa sesak yang sulit digambarkan. Kerja keras siang dan malam menyusun RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes yang menguras energi seolah disapu bersih oleh satu kalimat: “Dana Desa selama 10 tahun tidak sampai ke rakyat.”
Padahal, faktanya setiap rupiah Dana Desa hari ini diawasi oleh berlapis-lapis mata. Mulai dari masyarakat melalui papan informasi yang sangat transparan—bahkan jauh lebih “telanjang” dibandingkan anggaran institusi besar lainnya—hingga pengawasan ketat dari Pendamping Desa, Camat, Inspektorat, BPKP, Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK. Jika terjadi penyalahgunaan, konsekuensinya jelas: pengembalian dana atau jeruji besi.
Jika Dana Desa dianggap tidak sampai, lantas dengan dana apa beribu-ribu kilometer jalan desa, sumur air bersih, rumah layak huni, jembatan, hingga program pemberdayaan petani dan nelayan itu dibangun?
Baca Juga:
Memang, kita tidak bisa menafikan adanya segelintir oknum yang menyimpang. Namun, menjatuhkan vonis moral secara kolektif kepada 75.000 desa adalah sebuah ketidakadilan. Kecewa rasanya saat menyadari bahwa desa seringkali hanya dijadikan “bumper” atas kegagalan sistemik kebijakan nasional.
Saat bansos (PKH/BPNT) terlambat atau salah sasaran akibat data pusat yang carut-marut, kamilah yang menghadapi kemarahan warga. Kami menelan cacian itu sambil tetap melayani mereka tanpa mengenal waktu, bahkan di luar jam kantor. Ketika angka kemiskinan makro tidak turun drastis, desa pula yang ditunjuk sebagai biang kerok karena dianggap abai.
Ini adalah logika yang terbalik. Memang benar Dana Desa sampai ke rekening desa, namun kedaulatan desa untuk mengelola dana tersebut justru yang tidak pernah sampai.
Baca Juga:
Bapak Presiden, kami bekerja di bawah instruksi undang-undang yang kaku. Ada ratusan regulasi mulai dari Perpres, Permen, hingga Perda yang sering berubah setiap tahun. Petunjuk teknis yang seragam dari pusat seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Kami dipaksa mengikuti persentase anggaran yang sudah dipatok, padahal aspirasi warga di Musyawarah Desa (Musdes) seringkali menuntut solusi lain yang lebih mendasar.
Kami bekerja dalam ketakutan akan kesalahan administrasi, namun di saat yang sama dituduh tidak amanah. Beban tanggung jawab moral dan sosial kami teramat berat karena kami tidak memimpin dari balik meja; kami bersentuhan langsung dengan denyut nadi rakyat setiap hari.
Jika pembangunan desa dianggap gagal, jangan hanya menuding ke bawah. Lihatlah ke atas; pada kebijakan yang terlalu menyeragamkan, pada birokrasi yang mengekang inovasi lokal, dan pada pusat yang mungkin hanya melihat statistik tanpa merasakan realitas di tingkat akar rumput.
Baca Juga:
Kami bukan sekadar pengelola dana; kami adalah pelayan warga. Jangan hancurkan kepercayaan rakyat kepada kami hanya untuk menutupi celah kebijakan di tingkat pusat.
Menutup tulisan singkat ini, saya mengutip penggalan puisi karya Henry Wadsworth Longfellow: “Lebih baik jadi yang pertama di sebuah desa kecil di Semenanjung Iberia, daripada menjadi yang kedua di Roma.”
Sampai akhir hayat, rasa cinta kami terhadap desa dan tanah air ini tidak akan pernah padam.
Baca Juga:
Hormat saya, Pak Presiden. 🫡🙏
Baca Juga:
