Ternate – Kondisi birokrasi, fiskal, dan arah pembangunan Kota Ternate menjadi sorotan tajam dalam Diskusi Publik yang digelar oleh DPD KNPI Kota Ternate (28/2/2026) di Jarod Cafe. Kegiatan yang mengusung tema “Fenomena Birokrasi dan Politik di Kota Ternate” ini menghadirkan Direktur eLKASPED Maluku Utara, Nurdin I. Muhammad, sebagai salah satu pembicara utama.
Dalam paparannya, Nurdin mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait jurang pemisah antara dokumen perencanaan daerah dengan realisasi anggaran di lapangan. Ia menilai birokrasi di Ternate saat ini seolah berjalan tanpa panduan yang konsisten.
“Torang pe pemerintah ini dokumen RPJMD dan RKPD-nya ada, tapi praktiknya bikin lain. Pola distribusi anggaran tidak berdasarkan perencanaan yang matang, sehingga indikator kinerja yang diharapkan masyarakat dalam lima tahun ini terancam tidak tercapai,” tegas Nurdin di hadapan peserta diskusi.
Baca Juga:
Direktur eLKASPED Malut ini juga menyoroti kondisi fiskal Ternate yang kian tertekan menyusul adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp280 miliar. Menurutnya, angka yang sangat signifikan ini akan menjadi “bom waktu” yang mengganggu stabilitas pembangunan jika tidak segera dilakukan disiplin fiskal yang ketat.
Selain masalah anggaran, Nurdin menyoroti dua isu krusial yang menjerat warga Ternate yaitu : krisis hunian rumahtangga kelompok anak muda dan inflasi transportasi.
“Saya pernah mengusulkan pembangunan model pemukiman vertikal karena keterbatasan lahan. Program ini diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa banyaknya kelompok anak muda yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak karena harga tanah yang mahal dan melonjak naik terus merupakan masalah serius bagi masa depan. Bahkan, ada fenomena kelompok rumahtangga khususnya anak muda yang tinggal di rumah kos selama puluhan tahun hingga akhir hayatnya.
Baca Juga:
Selain itu, Nurdin menyebutkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Ternate. Sebagai contoh, harga tiket speedboat yang normalnya Rp50.000 bisa melonjak hingga Rp60.000 – Rp100.000 saat musim ombak. Kondisi ini memperparah inflasi.
Lantas, bagaimana cara mengintervensinya? Menurut Nurdin, pemerintah harus hadir sebagai pelaku bisnis di sektor transportasi guna memotong kesenjangan harga yang terlalu tinggi tersebut.
Nurdin juga mengingatkan bahwa terdapat perputaran uang ratusan miliar per tahun dari kantong belanja mahasiswa di Kota Ternate yang menggerakkan ekonomi lokal. Namun, perhatian pemerintah terhadap institusi pendidikan tinggi dinilai masih minim.
Baca Juga:
“Ada potensi lebih dari 120 miliar per tahun dari belanja mahasiswa yang memutar roda ekonomi Ternate. Pertanyaannya, apakah pemerintah kota memiliki kepedulian pada institusi pendidikan tinggi di sini? Walau secara regulasi bukan wewenang langsung daerah, pemerintah kota tidak boleh menutup mata terhadap kualitas pelayanan pendidikan. Realitanya, ada kampus-kampus yang saat ini sedang ‘sekarat’ karena kekurangan mahasiswa. Jika kampus ini mati, ekonomi lokal pun akan ikut terdampak” Ujar Nurdin dengan nada tegas.
Menyikapi sengkarut anggaran dan tantangan ekonomi di atas, Nurdin mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera mengambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary steps):
- Sinkronisasi Total Anggaran: Pemerintah harus segera mengembalikan pola distribusi anggaran agar 100% patuh pada dokumen RPJMD dan RKPD. Jangan ada lagi program “titipan” yang tidak memiliki landasan perencanaan yang kuat.
- Intervensi Sektor Transportasi: Mengingat transportasi adalah biang inflasi, pemerintah melalui BUMD/Perusda harus berani menjadi pemain bisnis untuk menstabilkan harga tiket speedboat, terutama saat cuaca buruk, guna menjaga daya beli masyarakat.
- Terobosan Hunian Vertikal: Mengingat lahan di Ternate sangat terbatas dan mahal, pemerintah harus segera menginisiasi pembangunan rumah susun atau apartemen rakyat yang terjangkau bagi pasangan muda dan pekerja sektor informal.
- Optimalisasi Ekonomi Mahasiswa: Pemerintah perlu memberikan insentif atau kemudahan layanan bagi institusi pendidikan tinggi. Perputaran uang mahasiswa sebesar Rp120 miliar per tahun adalah mesin ekonomi yang harus dijaga agar tetap berputar di Ternate.
- Disiplin Fiskal Ketat: Dengan hilangnya dana transfer (TKD) sebesar Rp280 miliar, pemerintah wajib melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja seremonial dan perjalanan dinas, lalu memfokuskan sisa anggaran pada sektor-sektor penggerak utama (prime mover).
Mengenai daya beli, Nurdin mengingatkan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi tinggi, secara teoritis pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh permintaan (demand) dan penawaran (supply). Jika Ternate tidak mampu menata ulang sektor-sektor penggerak utama (prime mover), masa depan kota ini diprediksi akan semakin sulit.
Baca Juga:
Ia sependapat dengan Ibu Nela mengenai menjamurnya kafe di pojok-pojok kota sebagai ciri pertumbuhan kelas menengah dan pola konsumsi masyarakat kota. Namun, perlu diwaspadai adanya tren migrasi penduduk keluar dari Ternate. Meski ada arus urbanisasi masuk untuk keperluan pendidikan, arus penduduk yang keluar juga cukup besar seiring dengan pertumbuhan kota-kota baru.
“Jika Ternate tidak dirancang untuk mempertahankan posisinya sebagai kota jasa dan perdagangan yang kuat, maka posisi ekonominya akan tergerus oleh kota-kota baru seperti Sofifi yang mulai menggeliat,” tambahnya. (Tim/Red)
Baca Juga:
