Morotai – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (ORDA) Morotai secara resmi menyatakan sikap mengecam keras beredarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp DPC GAMKI HALUT yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara berinisial SK dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Halut-Morotai.
Percakapan tersebut menjadi sorotan publik lantaran memuat narasi provokatif dan ajakan kekerasan, di antaranya ungkapan “bilang langsung baku bunuh saja” dan “minta keamanan los”. Narasi ini diduga muncul merespons dinamika sosial pasca-peristiwa penghadangan pawai malam Takbiran Idul Fitri 1447 H di wilayah Halmahera Utara.
Ketua ORDA ICMI Morotai, Irfan Hi. Abd. Rahman, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk degradasi etika komunikasi politik yang sangat membahayakan stabilitas daerah.
Baca Juga:
“Pejabat publik adalah representasi rakyat. Penggunaan bahasa yang tidak terkontrol dan cenderung memicu konflik bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral dalam menjaga kerukunan masyarakat Maluku Utara yang majemuk,” tegas Irfan.
Dalam pernyataan resminya, ORDA ICMI Morotai mengeluarkan Enam Poin Tuntutan Utama:
- Mengecam Keras narasi provokatif yang beredar karena tidak mencerminkan integritas seorang pejabat publik.
- Menuntut Etika Komunikasi yang sehat bagi seluruh anggota DPRD sebagai teladan bagi masyarakat.
- Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku Utara untuk segera melakukan pemeriksaan etik secara objektif, transparan, dan akuntabel terhadap oknum yang bersangkutan.
- Menuntut Partai Demokrat untuk mengambil langkah disiplin yang tegas terhadap kadernya demi menjaga muruah partai.
- Mendesak Aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas setiap indikasi tindakan provokatif guna mencegah konflik sosial yang lebih luas.
- Mengimbau Masyarakat agar tetap tenang, rasional, dan tidak terprovokasi demi menjaga kedamaian di Halmahera Utara dan Maluku Utara pada umumnya.
ICMI Morotai menegaskan bahwa sebagai kekuatan moral dan intelektual, mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Demokrasi kita harus dibangun di atas nilai-nilai adab dan Pancasila. Setiap ancaman terhadap kualitas demokrasi melalui narasi kekerasan harus dihentikan,” tutup Irfan. (tim/Red)
Baca Juga:
