KKMD Morotai Susun Rencana Aksi Lima Tahun (2025-2030), Dorong Kebijakan Berbasis Data Valuasi Ekonomi Mangrove

PULAU MOROTAI – Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Pulau Morotai mengambil langkah strategis dengan menggelar kegiatan penyusunan rencana aksi lima tahun periode 2025-2030 dan diseminasi hasil valuasi ekonomi mangrove. Kegiatan ini merupakan upaya krusial untuk memperkuat arah konservasi dan pemanfaatan mangrove Morotai secara terukur dan berkelanjutan.

Acara yang dilaksanakan di Morotai ini menjadi fondasi penting untuk merumuskan program jangka panjang yang partisipatif bagi pengelolaan ekosistem pesisir tersebut.

Rencana Aksi: Fondasi Kebijakan Lima Tahun

Ketua Harian KKMD Morotai, Irfan Hi. Abd Rahman yang juga Rektor Universitas Pasifik Morotai, menegaskan peran strategis kegiatan ini dalam memastikan arah kebijakan pengelolaan mangrove dapat berjalan efektif.

“Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan sebagai fondasi dalam merumuskan program KKMD lima tahun ke depan. Penyusunan rencana aksi harus dilakukan secara kolaboratif agar sesuai dengan kebutuhan ekosistem dan masyarakat pesisir Morotai,” ujar Irfan.

Penyusunan rencana aksi ini melibatkan multi-pihak yang sangat komprehensif, mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola mangrove yang terpadu. Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain: Wildlife Conservation Society (WCS), Prof. Rasyid Tolangara (selaku fasilitator), BPDAS Ake Malamo, Balai Konservasi Daerah Provinsi Maluku Utara, Dandim 1514 Morotai, Perwakilan Danlanut dan Danlanal, serta berbagai stakeholder dari organisasi lokal, OPD teknis, akademisi, dan unsur masyarakat.

Pemerintah Dukung Mangrove sebagai Benteng Alami

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, yang mewakili Bupati. Sekda menekankan bahwa mangrove memiliki peran sentral bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Mangrove adalah benteng alami yang melindungi pesisir Morotai serta menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah daerah Morotai mendukung penuh upaya penyusunan rencana aksi mangrove (KKMD) Morotai sebagai langkah nyata menjaga keberlanjutan Morotai,” tegas Sekda.

Valuasi Ekonomi Dorong Kebijakan Berbasis Data

Dalam kegiatan tersebut, KKMD turut memaparkan hasil valuasi ekonomi mangrove yang mengukur nilai ekologis, sosial, dan ekonomi ekosistem mangrove. Diseminasi informasi ini menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy), memastikan pengelolaan mangrove tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

KKMD Morotai menargetkan penyelesaian dokumen rencana aksi lima tahun tersebut untuk segera dijadikan pedoman lintas sektor. Kolaborasi antar lembaga diharapkan terus diperkuat sehingga pengelolaan mangrove Morotai berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Dengan komitmen bersama seluruh pihak, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan ekologis Morotai dan meningkatkan manfaat mangrove bagi generasi mendatang,” tutup Irfan