Manokwari, Papua Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Manokwari Norman Tambunan melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai lamban dalam menetapkan pejabat definitif pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), Kabupaten Manokwari. Demikian disampaikan Norman Tambunan melalui Pers rilis kepada media ini Jumat 10/04/2026.
Menurut Tambunan, posisi kepala dinas hingga kini masih dijabat oleh pelaksana harian (Plh) dan telah berlangsung hampir satu tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi mengganggu efektivitas kinerja Organisasi Oerangkat Daerah (OPD).
“Sudah hampir satu tahun dijabat Plh. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plh itu sifatnya sementara, bukan untuk jangka panjang. Kalau terus dibiarkan, tentu berdampak pada kinerja dinas,” Tegas Norman Tambunan.
Baca Juga:
Ia menilai, ketidakpastian kepemimpinan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi di lingkungan Pemda Manokwari. Padahal, Dinas Perindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, perdagangan, dan koperasi.
Norman juga mempertanyakan komitmen Pemda dalam menata birokrasi secara profesional. Menurutnya, keterlambatan penetapan pejabat definitif bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, publik bisa menilai ada persoalan serius di internal. Bisa saja muncul asumsi adanya tarik-menarik kepentingan atau lemahnya pengambilan keputusan,” Tambahnya.
Baca Juga:
Norman juga mendesak Bupati dan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pejabat definitif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, guna memastikan roda organisasi berjalan efektif dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemda belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan penetapan pejabat definitif di Dinas Perindagkop Manokwari. (YTM)
Baca Juga:
