Maluku Tenggara – Kondisi pembangunan di Ohoi Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. Hingga kini, desa tersebut masih terisolasi akibat ketiadaan akses jalan darat, sementara sejumlah proyek infrastruktur yang dijanjikan pemerintah terbengkalai dan tak berfungsi.
Oktovianus Rahayaan, warga Ohoi Rerean, mengungkapkan bahwa seluruh mobilitas warga, mulai dari kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan masih bergantung sepenuhnya pada transportasi laut. Ketergantungan ini membuat warga sangat rentan terhadap cuaca buruk dan terbebani biaya hidup yang tinggi.
“Dalam kondisi tertentu, kami seperti terputus dari dunia luar. Jika gelombang tinggi, aktivitas masyarakat lumpuh total,” ujar Oktovianus. Ia menilai absennya akses jalan darat adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas konektivitas wilayah.
Baca Juga:
Persoalan semakin kompleks dengan mandeknya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Oktovianus menjelaskan bahwa masyarakat telah menghibahkan lahan secara sukarela dengan harapan kebutuhan energi terpenuhi. Hibah tersebut dilakukan dengan kesepakatan bahwa anggota keluarga pemilik lahan akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja.
Namun, di era pemerintahan Bupati Taher Hanubun, proyek tersebut tidak menunjukkan kejelasan. “Lahan sudah kami serahkan, tapi pembangunan tidak berjalan. Kami kehilangan akses mengolah tanah tersebut, sementara janji penyerapan tenaga kerja pun nihil. Ini sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, kondisi Ohoi Rerean tidak kalah miris. Pembangunan rumah guru yang diharapkan mampu meningkatkan kehadiran tenaga pendidik justru terbengkalai. Akibatnya, guru jarang menetap di desa, yang berdampak langsung pada merosotnya kualitas belajar mengajar.
Baca Juga:
Tak hanya itu, pembangunan laboratorium komputer di Rerean juga dinilai sebagai “proyek semu”. Meski gedung fisik telah berdiri, fasilitas tersebut kosong tanpa unit komputer maupun sarana pendukung lainnya. Oktovianus mengkritik orientasi proyek yang terkesan hanya mengejar serapan anggaran tanpa memikirkan asas manfaat bagi siswa.
“Bangunannya ada, tapi fungsinya tidak ada. Ini bukan pembangunan, melainkan pemborosan anggaran,” kritik Oktovianus.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk segera bertanggung jawab dan memberikan kepastian atas kelanjutan program-program tersebut. Masyarakat Ohoi Rerean, tegasnya, tidak lagi membutuhkan janji politik, melainkan realisasi nyata atas jalan, listrik, dan layanan pendidikan yang layak.
Baca Juga:
“Rerean bukan wilayah kosong. Kami adalah warga negara yang berhak atas pembangunan yang adil,” pungkasnya.
(hmt)
Baca Juga:
