Timika, Papua Tengah – Konflik sosial yang terjadi di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang terkesan tak berujung dan menelan korban jiwa serta harta benda tersebut, kini menuai protes berbagai kalangan dari sisi penyelesaianya.
Valentinus Ulahayanan, S,H.MH. selaku Advokat dan warga masyarakat Kabupaten Mimika, Minggu 17/05/2026 angkat bicara terkait konflik berdarah itu. Menurutnya, persoalan Kwamki Narama sesungguhnya merupakan bagian penting dari tanggugjawab Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) yang saat ini dinahkodai Agustinus Anggaibak, S.M, pasalnya MRP merupakanIa lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Tengah, sehingga perlu untuk dicari opsi dan solusi yang tepat
“ Yang ini asal bunyi. Anda harus tahu, selama ini baru sekali datang ke wilayah konflik, lalu pulang tanpa membawa hasil apa-apa”. Ungkap Valentinus yang akrab disapa Valen Kei.
Baca Juga:
Menurut Valen Kei, selaku pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah maka Agustinux Anggaibak seharusnya menyampaikan konsep berpikir yang mengedukasi publik, lebih khusus warga Kwamki Narama yang sedang bersengketa ketimbang menghembuskan statemen yang tidak berdampak efektif bagi sebuah rekondiliasi masyarakat adat.
masyarakat yang sedang dalam prahara sengketa sangat membutuhkan pikiran serta jalan keluar yang baik demi sebuah kedamaian yang hakiki, dan tidak membutuhkan komentar kosong atau narasi yang menydutkan serta menyalahkan warga.
“ Anda tidak boleh seenaknya membuat statemen seakan-akan masyarakat yang salah, lalu memberi kesan anda sudah capek pikir dan capek urus masalah itu. Itu bukan cara memimpin rakyat,” Ujar Valen Kei tegas.
Baca Juga:
Dikatakanya, sebagai ketua MRP adalah jabatan yang mengedepankan nasib dan kedaulatan rakyat, karena sesungguhnya MRP lahir dari kandungan jiwa dan perjuangan hati masyarakat adat papua, sehingga jika kemudian MRP tidak memiliki andil atas konflik warga maka dapat dinilai sebagai sebuah pelecehan harga diri OAP diatas tanah adat papua.
“ Anda memimpin lembaga kultur, maka pahami dulu kultur dan budaya masyarakatmu sendiri. Jangan asal bicara tanpa memahami akar persoalan di lapangan”. Tandasnya
Sesungguhnya penyelesaian konflik di Kwamki Narama selama ini terkesan setengah hati dan minim pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada kedua kelompok yang bertikai, selain itu pèndekatan dan mediasi seharusnya kontinyu ke lapangan dengan demikian dapat menjaring semua info dan isu publik.
Baca Juga:
“ Kalau hanya datang sekali lalu hilang, itu bukan penyelesaian. Itu hanya kunjungan seremonial”. Ungkapnya kesal.
Valen Kei berharap, MRP bisa mengevaluasi diri dan berlapang dada membangun kerja sama konkret dengan Pemda Mimika dan berduskusi langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati, tokoh adat, tokoh Agama, TNI/Polri, serta unsur lain termasuk elemen masyarakat.
” Kalau diplomasi gagal, barulah minta Kapolres ambil langkah hukum positif. Tapi jangan hukum dijadikan jalan pertama karena konflik sosial Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif”. Tandas Valen Kei. (tMp)
Baca Juga:
