Jayapura, Papua – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (BEM USTJ), AMPERAMADA Papua, dan Volunteer Greenpeace Base Jayapura menggelar kegiatan bertajuk “Memilih Bersuara, Panggung Rakyat & Mahasiswa Tolak PSN-Militerisme untuk Keadilan Iklim” di Aula Kampus USTJ, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Sabtu 27/06/2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyuarakan pandangan terkait isu kemanusiaan, lingkungan hidup, serta berbagai proyek pembangunan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat di Tanah Papua.
Ketua Panitia, Rudi Jafata mengatakan, panggung rakyat dipilih sebagai strategi alternatif dalam menyampaikan aspirasi publik. Menurutnya, ruang-ruang demonstrasi yang selama ini digunakan mahasiswa dan masyarakat kerap menghadapi berbagai pembatasan sehingga diperlukan pendekatan lain melalui seni, musik, diskusi, dan orasi publik.
Dalam pemaparannya, Rudi menyoroti sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di Papua. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Wanam dan Muting di Kabupaten Merauke. Ia menilai proses pembangunan tersebut perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat, termasuk terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Selain isu PSN, peserta kegiatan juga menyoroti keberadaan militer dalam berbagai sektor kehidupan sipil di Papua. Menurut penyelenggara, keterlibatan aparat keamanan dalam berbagai aktivitas non-pertahanan perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ruang gerak masyarakat sipil.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan pemutaran dan diskusi mengenai film dokumenter Pesta Babi. Penyelenggara menilai film tersebut menggambarkan dinamika yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup dan wilayah adat mereka di tengah berbagai perubahan pembangunan.
Sementara itu, jurnalis BBC News Indonesia, Muhammad Ikbal Asrama, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya menjaga hutan Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati dunia.
Dalam paparannya, Ikbal membagikan pengalaman liputannya di sejumlah wilayah Papua, termasuk Biak, Merauke, Mappi, dan Mamberamo Raya. Ia mengungkapkan bahwa berbagai proyek pembangunan yang ditemuinya di lapangan menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka.
Menurut Ikbal, perhatian publik terhadap isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat masih kalah dibandingkan isu-isu viral yang berkembang di media sosial. Karena itu, ia mendorong generasi muda Papua untuk lebih aktif menulis dan mendokumentasikan berbagai persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.
“Kita kekurangan anak-anak muda yang menulis. Banyak yang mampu berbicara, tetapi yang menulis tentang masyarakat adat, hutan, dan hak asasi manusia masih sangat sedikit,” Ujarnya di hadapan peserta.
Ia juga mengajak generasi muda untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
Kegiatan panggung rakyat berlangsung dengan rangkaian diskusi, pemutaran film, pertunjukan seni, serta penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat yang hadir. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap tercipta ruang dialog yang lebih luas mengenai isu lingkungan, hak masyarakat adat, serta pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. (MnJ)









