‎Tual Maluku – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual resmi menetapkan dan menahan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau talud di kawasan Yarler, Kota Tual, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp1,24 miliar.
‎
‎Empat tersangka tersebut masing-masing berinisial ASR, OSP, CS, dan MR. Salah satu tersangka, berinisial CS, diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024–2029.
‎
‎Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Joe Felubun, membenarkan penetapan dan penahanan terhadap keempat tersangka tersebut.
‎
‎Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan terhadap masing-masing tersangka.
‎
‎Penyidik Terapkan Sangkaan Primair dan Subsidair
‎
‎Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan konstruksi sangkaan hukum yang berbeda terhadap para tersangka.
‎
‎Untuk tersangka ASR, OSP, dan CS, sangkaan primair menggunakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
‎
‎Sementara sangkaan subsidair terhadap ketiganya menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
‎
‎Adapun tersangka MR disangkakan secara primair dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
‎
‎Untuk sangkaan subsidair, MR dijerat Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
‎
‎Proses Hukum Jadi Perhatian Publik
‎
‎Penahanan empat tersangka tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan korupsi proyek talud Yarler. Perkara ini juga menjadi perhatian masyarakat, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran daerah dengan nilai mencapai Rp1,24 miliar.
‎
‎Publik kini menantikan proses hukum selanjutnya, termasuk pengungkapan secara jelas mengenai peran masing-masing tersangka serta fakta-fakta yang akan terungkap dalam proses persidangan.
‎
‎Kejari Tual diharapkan dapat menuntaskan perkara ini secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
‎
‎Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, keempat orang tersebut tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
‎
‎Reporter: Hambali Temarwut
‎Editor : Elf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *