Malang, Jawa Timur – Solidaritas Mahasiswa/i Paniai Se-Indonesia yang terdiri dari mahasiswa asal Paniai, Deiyai, dan Dogiyai di Kota Studi Malang mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi keamanan di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Jumat 13/11/2026.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menyoroti kehadiran Satgas Habema dan satuan Yonif Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah, khususnya Distrik Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo. Mereka menilai kehadiran aparat militer tanpa koordinasi yang memadai dengan pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat setempat telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sipil.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah dugaan tindakan penganiayaan, penggeledahan, serta penembakan yang terjadi sejak 25 Oktober hingga 3 November 2026. Mereka menilai situasi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat sipil dan meningkatkan risiko pengungsian.
Atas kondisi tersebut, Solidaritas Mahasiswa/i Paniai Se-Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak penarikan pasukan TNI dari Kabupaten Paniai, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sipil, serta menolak penambahan pos militer, pembangunan batalyon, dan rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Paniai.
Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, dan MRP Papua Tengah agar memperhatikan situasi kemanusiaan serta meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pengiriman pasukan militer ke Tanah Papua.
Mahasiswa juga meminta penyelesaian seluruh persoalan pelanggaran HAM, penghentian tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil, serta mendorong pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua melalui Mahkamah Konstitusi.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Solidaritas Mahasiswa/i Paniai Se-Indonesia menegaskan bahwa keamanan, perlindungan, dan keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Reporter : Melkias Obaipa.
Editor : Elf.
