Namlea, Maluku – Persoalan kepemilikan lahan yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Buru di Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea, serta kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Boy, kini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru.
Untuk mencari titik terang atas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Buru menggelar rapat kerja bersama pihak ahli waris Yohanes Limba yang diwakili Henci Limba pada Selasa 17/11/2026.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III DPRD Buru, M. Rum Soplestuny, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Langlang Buana, serta dihadiri anggota Komisi III lainnya, termasuk Rustam Fadly Tukuboya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Juana Umaternate, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joni Listanto, serta Kepala SD Negeri 6 Batu Boy.
Dalam forum tersebut, pihak ahli waris menyampaikan persoalan terkait lahan yang menurut mereka merupakan bagian dari tanah milik keluarga Yohanes Limba, yang saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan fasilitas pendidikan dan kawasan TPA Batu Boy.
Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut dua kepentingan besar sekaligus, yakni kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat dan keberlangsungan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat.
Di satu sisi, hak-hak ahli waris atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai ketentuan hukum. Namun, di sisi lain, keberadaan SD Negeri 6 dan TPA Batu Boy juga memiliki fungsi strategis bagi kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, rapat kerja Komisi III diharapkan tidak sekadar menjadi ruang penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti administrasi maupun dokumen kepemilikan yang sah.
Perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap riwayat tanah, status hukum lahan, dokumen penguasaan, serta proses pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian.
Kepastian hukum harus ditegakkan, hak masyarakat harus dihormati, dan kepentingan publik harus tetap dilindungi.
Melalui rapat kerja ini, masyarakat berharap Komisi III DPRD Kabupaten Buru dapat mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.
Sebab, pembangunan fasilitas publik semestinya tidak meninggalkan persoalan hak masyarakat, sementara penyelesaian persoalan pertanahan juga harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang benar.
Reporter : I-mp.
Editor : Elf.











