Jayapura, Papua – Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) Kota Studi Jayapura Menggelar Doa dan Diskusi serta aksi penyalaan lilin untuk mengenang peristiwa Wamena Berdarah. 06 Oktober 2000. Dengan mewarnai dan memperingati melawan lupa tragedi wamena berdarah, beberapa kegiatan dilaksanakan atas mengingat sebuah sejarah panjang, pristiwa yang terjadi diwaktu silam dengan memasuki genap 26Thn.
Dalam usia terjadinya pristiawa tersebut memasuki 26Tahun merupakan waktu sangat cukup panjang dengan berbagai macam luka yang telah meningalkan dengan begitu situasi sangat tidak bersahabat bagi setiapp orang papua pada waktu silam, Dalam proses memperingati itu, dilaksanakan di Halaman Asrama Nayak II, Kawasan Kelurahan Enggros, Kota Jayapura Papua pada, Selasa, 06/10/2026.
Berlansung kegiatan memperingati hari tragedi Wamena berdarah tersebut, dihadiri oleh Puluhan mahasiswa-mahasiswa dari berbaga kalangan yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Pelajar Jajayawijaya, Mereka antusian mengikuti, merefleksikan bersama dalam kesempatan disaat itu.
Dalam Kesempatan kegiatan tersebut, Alexander Hisage, Selaku Ketua HMPJ menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa agar senantiasa membangun ruang-ruang kesadaran, kritis dan diskusi demi mendorong kemajuan bersama ke depannya. Pentingnya bagi mahasiswa untuk mengetahui setiap persoalan, tragedi khasus kemanusiaan yang terjadi sebelumnya, hal ini kembali melihat sejarah masa lalu untuk demi refleksikan bersama-sama. Sambutnya.
Selain itu, HMPJ juga mendesak pihak terkait, termasuk Komnas HAM Republik Indonesia serta pemerintah, agar segera menyelesaikan berbagai peristiwa masa lalu Wamena berdarah pada tahun 2000 dan yang belum terselesaikan, khususnya peristiwa pelanggaran HAM berdarah serta berbagai persoalan lain yang kerap terjadi di Tanah Papua.
Benyamin Lagowan, menjelaskan khasus tragedi wamena berdarah pada, 06 Oktober 2000 merupakahkan salah satu rentetan pristiwa, sejarah yang memang benar-benar terjadi disaat itu, Dalam pristiwa tersebut terjadinya tragedi merupakan salah luka memang tidak perna menyelesaikan persolan tersebut oleh Pemerintah pusat atas terjadinya banyak kasus, pembunuhan masal sampai dengan dalam rentetan sejarah panjang yang mencatat, Korban memiliki Sekitar 3000 Jiwa lebih manusia yang ditembak mati dalam pristiwa tersebut.
Tragedi kemanusiaan khasus Wamena berdarah dan Wilayah lainya di Papua yang terjadi setelah era reformasi dan kejatuhan rezim Soeharto ternyata berakar dari rentetan peristiwa masa lalu. Konflik tersebut tidak hanya muncul pada era baru demokrasi dan keterbukaan, melainkan telah ada sejak dekade 1960-an dan 1970-an. Kata Benyamin, saat temuan warta dilapangan.
Ia juga mengatakan, puncak ketegangan tercatat ketika pemerintahan Soeharto melakukan sejumlah operasi militer. Situasi sempat dianggap mereda setelah era reformasi dan ketiadaan operasi militer. Namun, peristiwa berdarah pecah pada 6 Oktober 2000, yang memicu kehebohan nasional dan internasional. Masyarakat Papua, nasional, hingga Papua Nugini saat itu menolak keras kekerasan tersebut, menganggapnya sebagai rangkaian kekerasan tanpa ujung yang telah memakan banyak korban jiwa, baik dari kalangan Orang Asli Papua (OAP) maupun non-Papua.
Pentingnya pendekatan dialogis dan HAM konflik-konflik seperti ini sebenarnya dapat dicegah dan dihindari apabila pemerintah bersikap serius dalam menangani persoalan di Papua. Penanganan masalah di Papua harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan dialog dan Hak Asasi Manusia (HAM), alih-alih menggunakan pendekatan kekerasan militer.
Pembiaran terhadap penanganan yang represif dikhawatirkan akan terus melanggengkan siklus kekerasan. Tanpa adanya langkah penyelesaian yang konkret, trauma dan memori kelam akan terus mewarisi generasi-generasi Papua berikutnya.
Harapan ke depan Ia sampaikan, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat mengubah paradigma penanganan konflik di Papua. Pendekatan yang lebih manusiawi, bermartabat, serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku sangat diperlukan. Langkah tersebut mencakup pembukaan ruang dialog yang luas, komunikasi yang intensif, serta penyelesaian aspirasi masyarakat secara damai tanpa mengandalkan kekuatan senjata.
Bidang Hukum & HAM, HMPJ: Gerry Matuan menyatakan dalam kesempatan itu. Mencencam keras kepada pemerintah indonesia, melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta Komnas HAM. Mendesak agar segera mengusut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di seluruh tanah Papua, dengan perhatian khusus terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena.
Selain itu, Ia juga menekankan bahwa, penting dalam pemantauan situasi HAM dan Demokrasi. Agar pihak berwenang untuk memastikan serta memantau secara keseluruhan aktifitas situasi HAM dan demokrasi di wilayah-wilayah konflik lebih khusus wilayah Papua.
Reporter : Agus Willi.
Editor : Elf
