Ambon, Maluku – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si., berkesempatan menghadiri secara langsung dialog publik Narapolis Institute di Nutrihub Ambon, pada Jumat 05/06/2026, dalam agenda pembahasa seputar masa depan konservasi perairan dan hak ulayat di Maluku.
Direktur Utama Narapolis Institute, Giovani Walewawan, pada kesrmpatan tersebut sempat mencairkan suasana dengan sebuah candaan ringan dan sarat makna jika Kadis DKP yang sebelumnya sempat “dicari-cari” oleh para aktivis, kini justru berani hadir langsung untuk berdialog secara sehat demi sebuan perubahan dan kemajuan daerah.
Giovani dalam kesempatan tersebut sempat mengapresiasi langkah terbuka ini sebagai wujud nyata demokrasi. Menurutnya, kediktatoran berarti mendikte, sedangkan demokrasi adalah sebuah percakapan, dimana ruang komunikasi antar-pihak yang berbeda pandangan terputus, di situlah demokrasi berakhir, sehingga lewat forum independen tersebut, Narapolis berhasil meruntuhkan sekat formalitas agar pejabat publik, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat adat bisa duduk setara dan menyatuhkan perbedaan cara pandang sekaligus menyatuhkan pandangan dan mampu melahitkan solusi.
Dalam forum tersebut, Erawan Asikin juga membacakan Keynote Speech Gubernur Maluku, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi dalam menjaga kelestarian perairan dalam mengingat wilayah laut Maluku mencapai tiga kali lipat luas daratannya, pemerintah telah menetapkan lebih dari 4,3 juta hektare kawasan konservasi perairan per 2025 yang kini terus diselaraskan agar berkeadilan bagi masyarakat lokal.
Baca Juga:
Kehadiran Kadis DKP tersebut tidak hanya dilihat dengan mata publik namun kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh perwakilan mahasiswa, LSM, dan organisasi kepemudaan yang hadir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Meskipun diskusi sempat diwarnai adu argumentasi terkait polemik zonasi di wilayah adat seperti Pulau Damer dan sekitarnya, namun seluruh pihak pada akhirnya sepakat menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin demi saling memahami tentang kebijakan laut Maluku yang lebih partisipatif serta berpihak kepada masyarakat. (tMp)
