Dobo, Maluku – Akhirnya Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online secara resmi diluncurkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Kamis 17/09/2026.
Diketahui sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Kegiatan peluncuran tersebut digelar di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo, selain itu kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda Aru demi mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan agar proses pencairan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Timotius Kaidel selaku Bupati Aru dalam sambutannya menyampaikan, integrasi SP2D Online dengan SIPD RI merupakan langkah penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus penerapan sistem tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses pencairan dana anggaran belanja daerah, terutama dalam efisiensi waktu dan biaya.
“Melalui integrasi SP2D Online pada SIPD RI ini, proses pencairan dana anggaran belanja daerah akan membawa dampak positif yang signifikan,” Ungkapnya.
Dikatakanya, melalui sistem yang ada maka proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dapat dipangkas atau ditangguhkan, dan sistem kerjs yang sering kali dilakukan melalui dokumen berbasis kertas juga dapat dikurangi, dengan demikian proses penerbitan SP2D hingga pencairan dana diharapkan menjadi lebih lancar dan cepat, disisi lain tahapan pencairan dana secara sistem dapat dipantau langsung sehingga pengelolaan data keuangan menjadi lebih terukur.
Bupati Kaidel juga meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan penerapan sistem baru tersebut, dan menjaga ketelitian dan kerapian administrasi secara sistem yang ada, serta kedisiplinan dalam jadwal pengajuan dokumen keuangan.
“Segera beradaptasi dengan perubahan sistem ini. Tingkatkan ketelitian, kerapian administrasi, dan kedisiplinan jadwal pengajuan dokumen keuangan,” Tandasnya.
Ia juga meminta BPKAD Aru agar memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada perangkat daerah, sekaligus mengevaluasi secara berkala demi memastikan berbagai kendala teknis yang muncul dapat segera ditangani agar tidak berdampak atau terindikasi lain terhadap jalanya roda pemerintahan.
Bagi Kaidel, keberhasilan sistem yang baru diluncurkan tersebut membutuhkan dukungan serta fasilitas pendukung serta jaringan dan layanan perbankan yang optimal, sehingga koordinasi dan komunikasi patut dijaga sebagai unsur penunjang.
“Kami berharap dukungan infrastruktur jaringan dan layanan perbankan dapat terus terjaga secara optimal,” Paparnya.
Ia berharap inovasi digital tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju, modern, efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Reporter : Edo01.
Editor : Elf.
