Oleh: Louis Fernando Afeanpah
Ketua Cabang GMKI Timika
_____________
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belakangan ini gencar melempar wacana dan menyebarkan rilis optimis mengenai target peralihan sistem pembuangan sampah dari open dumping menuju controlled landfill di TPA Iwaka pada tahun 2027. Di ruang-ruang publik, narasi ini dipoles sedemikian rupa seolah-olah menjadi sebuah prestasi besar. Padahal, jika kita menengok ke belakang dan meneliti data empiris dari kajian pendampingan pemantauan kualitas lingkungan TPA Iwaka yang disusun oleh tim akademisi bersama instansi terkait, klaim tersebut hanyalah sebuah ilusi administratif yang menutupi dosa-dosa ekologis menahun.
Kita tidak boleh lupa bahwa peralihan ke controlled landfill bukanlah sebuah inovasi yang luar biasa, melainkan pemenuhan kewajiban hukum minimal yang sudah lama ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketika DLH menyatakan bahwa metode baru di 2027 bertujuan untuk “mengurangi dampak pencemaran terhadap masyarakat,” pernyataan itu secara telanjang merupakan pengakuan tersirat bahwa selama ini TPA Iwaka aktif memproduksi pencemaran lingkungan yang meracuni ruang hidup warga.
Temuan Kajian Ilmiah, Bukti Nyata Kerusakan Ekologis di TPA Iwaka
Kajian ilmiah dan pemantauan kualitas lingkungan di TPA Iwaka telah membuktikan bahwa ancaman ekologis tersebut nyata dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan
* Pencemaran Air Permukaan (Lindi), peningkatan nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan bakteri coliform pada titik hilir (downstream) Sungai Iwaka secara jelas mengindikasikan adanya rembesan air lindi (leachate) dari tumpukan sampah yang mencemari badan air.
* Kualitas Air Tanah Warga, hasil sampling sumur gali warga mendeteksi adanya parameter kimia tertentu serta kontaminasi bakteriologis (Total Coliform dan E. coli) yang memerlukan pengawasan ketat dan berkelanjutan demi kesehatan masyarakat.
* Udara dan Tingkat Kebisingan, konsentrasi partikulat debu di area aktif pembuangan tercatat mendekati ambang batas baku mutu, sementara tingkat kebisingan dari operasional alat berat mencapai 62–68 dB(A) di area kerja dan mendekati batas maksimal kawasan pemukiman pada jam operasional puncak.
* Tekanan Ekologis Perairan, dominasi organisme yang toleran terhadap pencemaran organik, seperti larva nyamuk Chironomidae dan cacing air Tubificidae di hilir TPA menjadi indikator peringatan dini (early warning) atas tekanan ekologis yang merusak produktivitas biotis perairan.
Pekerjaan Rumah dan Peringatan Dini bagi DPRK Mimika
Dengan sisa waktu menuju awal tahun 2027, dokumen kajian ilmiah ini harus dibaca oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, khususnya Komisi yang membidangi sebagai alarm darurat. DPRK tidak boleh hanya berfungsi sebagai lembaga “stempel anggaran” yang mengesahkan pos dana fisik tanpa memahami substansi teknis di dalamnya.
Bagian “SARAN” dalam dokumen kajian lingkungan TPA Iwaka secara tegas menjabarkan poin-poin krusial yang wajib menjadi perhatian mutlak eksekutif dan legislatif sebelum pembangunan fisik controlled landfill dieksekusi:
* Pembangunan Sistem Pengelolaan Lindi Komprehensif, mengingat curah hujan tinggi di Mimika (mencapai 2.800–3.200 mm per tahun) yang mempercepat pembentukan lindi, pembangunan kolam penampungan berlapis dan Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) berkapasitas memadai adalah harga mati sebelum sistem dijalankan.
* Mitigasi Operasional Harian, penerapan sistem penutupan harian (daily cover) menggunakan tanah minimal setebal 20 cm serta pengaturan jam operasional alat berat harus dipastikan masuk dalam standar kerja untuk meredam debu dan kebisingan.
* Zona Hijau Penyangga (Buffer Zone), penganggaran dan penyediaan zona hijau penyangga dengan vegetasi berlapis mutlak diperlukan untuk meredam sebaran bau busuk dan keluhan psikologis masyarakat sekitar.
* Monitoring Lingkungan dan Kesehatan Berkala, pengawasan kualitas air dan evaluasi kesehatan warga secara rutin minimal setiap 3 hingga 6 bulan harus diikat dalam kebijakan yang transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Penutup: Jangan Jual Janji 2027 di Atas Penderitaan Ekologis
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus secepatnya berbenah secara substantif di TPA Iwaka, bukan malah menyombongkan diri pada program-program perkotaan yang elitis sementara fondasi ekologis di hulu masalah dibiarkan runtuh.
Jika eksekutif dan legislatif mengabaikan rekomendasi ilmiah ini dan hanya mengejar proyek fisik semata, maka rencana tahun 2027 hanya akan menjadi pemindahan masalah lama ke dalam bungkus birokrasi yang baru. Mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil melalui wadah pengawasan sosial tidak akan tinggal diam membiarkan ruang hidup rakyat Mimika dikorbankan demi pencitraan anggaran. Perbaiki sistemnya, buka dokumen AMDAL/UKL-UPL secara transparan, dan pastikan keselamatan ekologis rakyat di atas segalanya.











