Timika, Papua Tengah– Lima tahun merupakan kurun waktu yang tidak singkat untuk menunggu terpenuhinya hak paling mendasar, yaitumemperoleh sumber air bersih dalam memenuhi kebutuhan warga. Namun itulah sebuah realita dan keterpurukan hidup yang masih dihadapi masyarakat Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Di tengah janji pembangunan dan besarnya anggaran daerah, proyek penyediaan air bersih yang diharapkan menjadi solusi justru dilaporkan terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian.
Kondisi tersebut semakin mencolok ketika pada saat yang hampir bersamaan Pemerintah Kabupaten Mimika menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah berprestasi. Bagi sebagian masyarakat, kontras antara prestasi administratif dan pelayanan publik di lapangan memunculkan pertanyaan mendasar, apakah penghargaan telah benar-benar mencerminkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terluar dan terpencil itu.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonrsia (GMKI) Kabupaten Mimika Louis Fernando Afeanpah menilai, persoalan di Jita bukan sekadar proyek yang belum selesai, melainkan cerminan lemahnya akuntabilitas birokrasi dalam memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga:
“Air bersih bukan fasilitas mewah, tetapi hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Ketika proyek vital dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun, yang dipertanyakan bukan hanya kualitas pembangunan, tetapi juga komitmen negara dalam memenuhi hak masyarakat,” Tegasnya.
Menurut Louis, pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan administrasi seperti penyerapan anggaran, penyelesaian dokumen, maupun laporan pertanggungjawaban. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah masyarakat benar-benar menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.
Ia menilai terdapat kesenjangan antara laporan birokrasi dengan kondisi riil di lapangan. Pipa yang telah terpasang tetapi tidak mampu mengalirkan air menjadi simbol pembangunan yang kehilangan fungsi sosialnya.
“Jangan sampai proyek dianggap selesai hanya karena administrasinya lengkap, sementara masyarakat tetap hidup tanpa akses air bersih. Keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari pelayanan yang dirasakan rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas,” Ujarnya.
Baca Juga:
GMKI Timika juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap proyek tersebut. Menurutnya, apabila benar proyek telah berlangsung selama lima tahun tanpa memberikan manfaat, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Lebih lanjut, Louis mendorong agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum melakukan audit investigatif secara terbuka apabila terdapat indikasi penyimpangan atau kegagalan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, ia meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret agar masyarakat Jita tidak terus menjadi korban keterlambatan pelayanan publik.
“Rakyat tidak membutuhkan seremoni penghargaan. Mereka membutuhkan air yang benar-benar mengalir ke rumah-rumah mereka. Itulah ukuran paling sederhana keberhasilan pembangunan,” Katanya.
Baca Juga:
GMKI Timika juga mengusulkan perubahan paradigma pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman. Menurut mereka, proyek infrastruktur tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga harus disertai sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, pengawasan yang efektif, serta pelibatan masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Di akhir pernyataannya, Louis mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan diukur dari banyaknya trofi yang dipajang di ruang pemerintahan, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan keadilan sosial hingga ke kampung-kampung yang paling jauh.
“Jangan biarkan masyarakat Jita terus menunggu dalam dahaga, sementara birokrasi merasa puas dengan penghargaan. Penghargaan terbaik bagi pemerintah adalah ketika rakyat memperoleh haknya secara nyata,” Tutupnya. (ErEr).
Baca Juga:
