Puncak, Papua Tengah – Aksi massa yang berlangsung di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada Selasa 11/08/2026, sore hingga malam dikabarkan memanas, pasalnya aksi tersebut dipicu persoalan penyaluran dan pencairan dana kampung yang selama ini menjadi keluhan masyarakat serta sejumlah kepala kampung.
Massa yang terdiri dari masyarakat dan kepala kampung dari sejumlah distrik sebelumnya menyampaikan aspirasi secara damai. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana kampung, keterlambatan pencairan, serta dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaannya.
Massa juga mendesak adanya transparansi dan kepastian mengenai waktu pencairan dana kampung agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung.
Namun, situasi kemudian memanas. Hingga malam hari, aksi dilaporkan berubah menjadi kericuhan dan sejumlah fasilitas pemerintahan di pusat Kabupaten Puncak menjadi sasaran pembakaran.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang beredar di lapangan, sejumlah kantor pemerintahan dilaporkan mengalami kebakaran, di antaranya Kantor Bupati Puncak, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Kantor Dinas Keuangan, Kantor Dinas Sosial (Dinsos), serta Kantor DPR Kabupaten Puncak.
Kebakaran menyebabkan sejumlah bagian bangunan dan fasilitas di dalam kantor dilaporkan rusak. Dokumen, arsip, peralatan komputer, meja, kursi, serta sejumlah fasilitas pelayanan pemerintahan lainnya turut terdampak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai total kerugian material maupun ada atau tidaknya korban akibat kejadian tersebut. Kondisi tersebut masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Aparat keamanan dilaporkan telah berada di sejumlah titik untuk mengendalikan situasi serta mencegah kericuhan meluas ke lokasi lainnya. Persoalan dana kampung sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat dan kepala kampung. Dana kampung memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, serta berbagai program di tingkat kampung.
Baca Juga:
Sejumlah kepala kampung disebut telah menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pencairan maupun ketidakjelasan mekanisme penyaluran dana tersebut. Namun, berbagai dugaan terkait pemotongan atau penyimpangan dana kampung perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang.
Kondisi yang terjadi pada Selasa malam tersebut mendapat perhatian serius karena kerusakan fasilitas pemerintahan dapat berdampak terhadap pelayanan publik dan administrasi masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Puncak diimbau tetap tenang serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara damai dan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan dana kampung, termasuk proses penyaluran, hambatan pencairan, serta langkah penyelesaian yang akan dilakukan.
Baca Juga:
Sementara itu, aparat keamanan diharapkan dapat menjaga keamanan masyarakat dan fasilitas publik dengan mengedepankan pendekatan humanis serta mencegah terjadinya bentrokan maupun korban jiwa.
Reporter : Melkias Obaipa.
Editor : Elf.
