Jakarta — Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera kini berbuntut panjang. Gangguan massal yang memutus urat nadi perekonomian, melumpuhkan layanan publik, hingga membuat jutaan warga hidup dalam ketidakpastian dinilai bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa. Peristiwa ini disorot sebagai kegagalan serius dalam tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional.
Merespons krisis tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA) secara terbuka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran Direksi PLN, termasuk Direktur Utama PLN. Blackout besar ini dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi yang masif dan luas bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Kegagalan Sistemik, Bukan Sekadar Gangguan Teknis
Pengurus DPN SPEDA, Romario Simbolon, menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan korban dari lemahnya sistem kelistrikan nasional yang selama ini selalu berlindung di balik alasan teknis.
“Ini bukan sekadar listrik padam. Ini kegagalan sistemik. Ketika satu gangguan transmisi saja mampu membuat sebagian besar Sumatera lumpuh, maka ada yang salah dalam manajemen, mitigasi, dan kesiapan sistem nasional,” ujar Romario Simbolon, Senin (25/5/2026).
Menurut Romario, dampak blackout ini menghantam langsung denyut ekonomi rakyat kecil dan sektor-sektor strategis:
Sektor UMKM & Pedagang Kecil: Kehilangan penghasilan harian dan mengalami kerugian akibat barang dagangan yang rusak.
Infrastruktur Publik: Jaringan internet dan komunikasi terganggu, SPBU lumpuh, serta mesin ATM berstatus offline.
Sektor Industri & Kesehatan: Aktivitas industri tersendat, dan sejumlah rumah sakit terpaksa bertahan memfungsikan genset darurat demi menyelamatkan pasien.
“Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Mereka kehilangan pemasukan dalam hitungan jam tanpa ada kepastian kompensasi. Sementara pejabat hanya tampil meminta maaf di depan kamera,” kritik Romario tajam.
DPN SPEDA menilai permohonan maaf dari pihak PLN sama sekali tidak cukup untuk menebus besarnya dampak sosial dan ekonomi yang terjadi. Organisasi pemuda ini juga mempertanyakan jargon modernisasi infrastruktur energi nasional yang selama ini kerap digaungkan oleh pemerintah dan PLN.
“Bagaimana mungkin sistem yang disebut modern bisa runtuh hanya karena satu gangguan transmisi? Publik berhak curiga bahwa ada kelemahan besar dalam pengelolaan sistem kelistrikan nasional,” cetus Romario.
Oleh karena itu, DPN SPEDA mendesak Presiden dan BP-BUMN untuk segera mengambil langkah tegas:
Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan PLN.
Mengevaluasi posisi Direktur Utama PLN beserta jajaran direksi yang dinilai gagal menjamin stabilitas pasokan listrik nasional.
“Kalau blackout sebesar ini tidak diikuti evaluasi besar-besaran terhadap pimpinan PLN, maka publik akan melihat negara tidak serius melindungi rakyat dari kegagalan layanan strategis,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Romario memperingatkan bahwa komoditas listrik di era digital saat ini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan jantung utama dari ekonomi modern. Blackout Sumatera telah menjadi simbol nyata dari rapuhnya ketahanan energi nasional.
“Ketika listrik lumpuh, perdagangan lumpuh, pelayanan publik lumpuh, komunikasi lumpuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut runtuh. Jangan biasakan rakyat hidup dalam krisis lalu cukup diberi permintaan maaf,” pungkasnya. (Red)
