Mimika, Papua Tengah — Komitmen serta perjuangan masyarakat Kabupaten Mimika,Provinsi Papua Tengah yang berada di pundak Kelompok Pemuda Kei (KPK) Mimika terus dikumandangkan sebagai bentuk tanggungjawab moril, dimana KPK Mimika sebagai salah satu wadah berkumpul yang terus menjejaki lika-liku hidup dan kehidupan warga Kab.Mimika di atas tanah Amungsa.
Ketua KPK Mimika Edoardus Rahawadan bersama timnya berkesempatan menyambangi Warga kampung Iwaka,Distrik Iwaka pada Selasa 28/04/2026 dalam agenda melakukan uji petik warga, serta mendengar dan menyaring aspirasi secara langsung dari masyarakat.
Dari hasil uji petik dan diskusi ringan pihak tim KPK Mimika bersama warga Iwaka yang ditemui secara acak itu, dapat disimpulkan bahwa adapun sejumlah persoalan dasar yang menjadi poin yang dipandang perlu untuk diperhatikan pihak Pemerintah Kampung(Pemkam) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kab.Mimilka diantaranya,fasilitas air bersih dan sistem pendampingan,keterbukaan informasi dan tatakelola keuangan Kampung yang transparan,belum adanya Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung untuk mempersiapkan proses pencalonan hingga pelantikan Kepala Kampung terpilih, penentuan Sekertaris Kampung Iwaka yang dinilai tidak prosedural dan bukan Orang Asli Papua (OAP) dari Kampung Iwaka.
Baca Juga:
Sementara itu Frans, salah satu warga Iwaka kepada tim KPK Mimika saat uji petik menyampaikan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kampung yang dilaksanakan tiap tahun tersebut belum pernah terealisasi dengan baik,sehingga dapat dikatakan kegiatan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi.
“Tiap tahun ada Musrembang, biasa kami usul dari Kampung ke Distrik dan dari Distrik ke Kabupaten tetapi belum ada yang terjawab”. Ungkapnya dengan kesal.
Selain itu warga iwaka juga kesulitan mendapatkan sumber air bersih, dan terancam areal pemukiman warga akan digenangi luapan air sungai pada musim tertentu, sehingga warga seringkali meninggalkan rumah dan mencari tempat yang nyaman yang agak tinggi.
Baca Juga:
“Air bersih kadang susah, sehingga semua warga masyarakat biasanya lebih mengandalkan air kali, sedangkan kalau banjir pada bulan Juni-Juli maka masyarakat buka tenda dan tidur di jalan”. Ungkapnya.
Menyinggung perhatian langsung Pihak Pemda Mimika dan pihak DPRK selaku representatif masyarakat, wargapun menyampaikan hingga kini perhatian Pemda Mimika baru pernah sekali secara langsung melalui Dinas Sosial mengunjungi warga saat di pengungsian saat kali meluap, sementara pihak DPRK belum pernah mengunjungi atau melakukan pertemuan yang bersifat kedinasan.
“Dinas Sosial pernah satu kali datang bkawa bantuan saat banjir, kalau DPR sampai saat ini belum satu kalipun datang ke Iwaka”. Tandasnya.
Baca Juga:
Dengan kenyataan yang ada Edoardus Rahawadan berharap, sinergitas antara pihak Pemkam Iwaka dan Pemda Kab.Mimika dapat diselaraskan demi nasib dan keberlangsungan warga Kab.Mimika yang mendiami Kampung Iwaka.
”Kami harap Pemlam Iwaka dan Pemda Mimika bisa sepikir dan sejalan, sekaligus tetap kosisten dalam melihat kepentingan warga, selain itu evaluasi dan koordinasi sangat penting untuk mendukung semua proses yang ada”. Harapnya.(tMp).
Baca Juga:
