Buruh, Maluku– Apa yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buruh,Provinsi Maluku, bukan lagi sekedar masalah tambang ilegal. Hal tersebut dinilai sebagai kegagalan Negara dalam menentukan sesuatu yang menjadi prioritas tanpa mempertimbangkan rakyat yang menanggung akibatnya.
Hal tersebut disampaikan Kamarudin, salah satu aktifis asal Kab.Buruh kepada media ini pada Kamis 30/04/2026 melalui penyataan resminya.
Ia menyampaikan, puluhan hingga ratusan miliar rupiah dikucurkan untuk penertiban dari dulu hingga kini, ini bukànlah angka yang kecil, namun hasilnya tak sebanding dengan yang diharapkan, dan kemudian tambang dinyatakan ditutup namun akhirnya kembali berooarasi.
Baca Juga:
“Ditertibkan, lalu hidup kembali. Siklus ini bukan kebetulan, ini bukti bahwa kebijakan yang dijalankan memang tidak pernah dirancang untuk menyelesaikan masalah”. Paparnya.
Menurut Kamarudin, ini pemborosan yang dilegalkan Oleh Rezim ke Rezim, dimana egara seolah bangga mengirim aparat, melakukan operasi besar-besaran, menghabiskan anggaran dari uang rakyat, lalu mengulanginya lagi tahun berikutnya. Tapi pada saat yang sama, jalan ke Batabual yang jelas-jelas menjadi kebutuhan dasar tetap dibiarkan seperti janji kosong yang tak pernah ditepati.
Bagi Kamarudin, ini adalah kemunafikan kebijakan yang mana mungkin negara begitu cepat hadir untuk menertibkan, tapi begitu lambat bahkan absen untuk membangun, dengan demikian bagaimana mungkin miliaran rupiah tersedia untuk operasi sesaat, tapi tidak pernah cukup untuk membuka akses jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.
Baca Juga:
” Di Pulau Buru khususnya kecamatan Batabual, rakyat tidak benar-benar “memilih” tambang Sebagai Prioritas. Namun mereka didorong ke sana, karena dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh ketiadaan jalan, minimnya akses ekonomi, dan absennya negara dalam pembangunan”. Tegasnya.
Di lain sisi ketika wargs sudah berada di tambang, negara datang bukan membawa solusi melainkan membawa penertiban. Ini bukan penegakan hukum yang adil namun Ini bentuk ketidakadilan yang sistematis.
” Mari kita luruskan logikanya, selama akses ekonomi tidak dibuka, selama jalan Batabual tidak dibangun, selama alternatif hidup tidak disediakan, maka Gunung Botak akan tetap menjadi tujuan. Bukan karena rakyat melawan hukum, tapi karena negara gagal menyediakan pilihan yang lebih manusiawi”. Sesalnya. (J-e).
Baca Juga:
