Nabire, Papua Tengah – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Papua Tengah Oya Pigome menilai pernyataan Amien Rais yang menyebut kondisi Indonesia saat ini sebagai “Era Megakorupsi Lembaga”, merupakan pernyataan yang dinilai mewakili keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan negara yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam keterangannya kepada media ini Minggu 02/08/2026 Oya Pigome menyampaikan bahwa, narasi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami di Papua Tengah merasakan langsung dampak dari kebijakan yang top-down dan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ketika lembaga negara kehilangan kepercayaan publik karena praktik korupsi berjamaah, maka wajar jika muncul istilah ‘Era Megakorupsi Lembaga’ seperti yang disampaikan Pak Amien Rais,” Ujarnya.
Lebih lanjut ia menyoroti 3 poin utama yang menjadi catatan DPW Partai Ummat Papua Tengah adalah :
Baca Juga:
1. Ketimpangan Kebijakan Pusat-Daerah
Kebijakan nasional sering tidak dikontekstualisasikan dengan kondisi Papua Tengah. Anggaran besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan di kampung-kampung.
2. Lemahnya Pengawasan Lembaga
Fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan program pemerintah dinilai belum berjalan efektif. Hal ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang di berbagai tingkatan.
Baca Juga:
3. Kebutuhan Tata Kelola Bernegara yang Berkeadilan
Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tanpa itu, narasi krisis kepercayaan terhadap lembaga akan terus menguat.
Partai Ummat Papua Tengah menegaskan tidak bermaksud melakukan provokasi, namun pihaknya mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dan audit terbuka terhadap program-program strategis di Papua.
“Kami mengajak semua elemen – pemerintah, DPR, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil – duduk bersama. Mari perbaiki tata kelola agar negara benar-benar hadir sesuai amanat konstitusi, bukan hanya untuk segelintir pihak,” Tegasnya.
Baca Juga:
DPW Partai Ummat Papua Tengah berkomitmen mengawal kebijakan publik agar selaras dengan nilai keadilan, amanah, dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Papua Tengah.
Reporter : Erc.
Editor : Elf.
Baca Juga:
