Ambon – Persoalan ketenagakerjaan di lingkungan CV Ayudes Kota Ambon kembali menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari beberapa karyawan dan pekerja yang terdampak, terdapat dugaan persoalan serius terkait pembayaran upah, kejelasan kontrak kerja, serta kebijakan perusahaan yang secara tiba-tiba merumahkan sejumlah pekerja.
Beberapa pekerja mengaku telah melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajibannya sebagai karyawan, namun hak atas upah yang seharusnya mereka terima diduga belum dibayarkan atau mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut tentu menjadi persoalan serius karena upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika sejumlah pekerja mengaku bahwa mereka tiba-tiba dirumahkan oleh pihak perusahaan tanpa adanya kejelasan yang memadai mengenai alasan dan status hubungan kerja mereka. Kebijakan tersebut, berdasarkan keterangan pekerja yang terdampak, dilakukan secara sepihak dan menimbulkan ketidakpastian terhadap nasib serta hak-hak mereka sebagai pekerja.
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur antara lain mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga:
Apabila benar terdapat pekerja yang belum memperoleh fasilitas kepesertaan BPJS sesuai ketentuan, maka hal tersebut juga perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait
Rangkaian persoalan tersebut menjadi penting untuk mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Ambon, khususnya instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan apakah hak-hak pekerja telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kami memperoleh informasi mengenai persoalan ini langsung dari beberapa karyawan dan pekerja yang mengaku terdampak. Karena itu, persoalan ini tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau informasi yang beredar di masyarakat. Namun demikian, untuk menjaga objektivitas dan keberimbangan pemberitaan, pihak CV Ayudes tetap perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan atas berbagai keluhan yang disampaikan oleh para pekerja.
Jika benar terdapat upah pekerja yang belum dibayarkan, maka perusahaan harus memberikan kepastian mengenai kapan hak tersebut akan dipenuhi. Jika benar terdapat pekerja yang dirumahkan secara tiba-tiba, maka perlu dijelaskan dasar, alasan, dan status hukum dari kebijakan tersebut. Demikian pula, jika terdapat pekerja yang bekerja tanpa kejelasan kontrak dan belum memperoleh perlindungan jaminan sosial, maka kondisi tersebut perlu segera diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar masalah antara pekerja dan perusahaan. Ini adalah persoalan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Setiap perusahaan memang memiliki kewenangan dalam mengatur kegiatan usahanya, tetapi kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja.
Oleh karena itu, kami mendorong Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon dan instansi terkait untuk turun melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan ketenagakerjaan di CV Ayudes. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan dapat dilihat secara objektif berdasarkan fakta, keterangan pekerja, dokumen hubungan kerja, bukti pembayaran upah, serta kepesertaan BPJS.
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka hak-hak pekerja harus segera dipenuhi. Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, pihak perusahaan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Yang terpenting, persoalan ini harus diselesaikan secara transparan, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, di balik setiap hubungan kerja terdapat manusia yang menggantungkan kehidupan dan keluarganya pada upah yang mereka terima. Karena itu, hak pekerja bukanlah belas kasihan, melainkan bagian dari hak yang dilindungi oleh hukum. (~sw)
Baca Juga:
