Papua – Komandan TPNPB Mayor Aibon Kogoya menyatakan Jalan Trans Nabire sebagai “wilayah perang” kelompoknya. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan untuk menghentikan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, Sabtu, 6/6/2026. Siaran pers itu mengacu pada laporan resmi Mayor Aibon Kogoya dari markas TPNPB di Intan Jaya.
Klaim Kontak Tembak di Nabire
Berdasarkan laporan yang dikutip Sebby, TPNPB mengklaim terlibat kontak tembak dengan aparat TNI-Polri di pusat Kota Nabire sejak Agustus 2025 hingga April 2026.
Baca Juga:
Dalam periode tersebut, TPNPB menyatakan 561 butir amunisi miliknya disita aparat. Sebaliknya, TPNPB mengklaim merampas lebih dari 1.000 butir amunisi dan menyita dua pucuk senjata laras panjang milik TNI.
TPNPB juga mengklaim dua anggota TNI tewas serta sejumlah lainnya luka-luka dalam rangkaian kontak tembak di Nabire.
Dalih Perang dan Penolakan Tambang
Mayor Aibon Kogoya menyebut konflik bersenjata di Intan Jaya, Paniai, dan Nabire bertujuan “merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua”. Siaran pers itu merujuk pada 1 Desember 1961 dan Operasi Trikora 19 Desember 1961 sebagai dasar penolakan terhadap keberadaan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua.
Baca Juga:
Selain isu operasi militer, TPNPB menyatakan menolak eksploitasi emas, tembaga, dan sumber daya alam di Intan Jaya. Penolakan secara khusus ditujukan pada rencana penambangan emas di Blok B Wabu. TPNPB berdalih kehadiran perusahaan nasional dan asing di Tanah Papua menyebabkan kerusakan lingkungan serta jatuhnya korban sipil akibat operasi militer.
Sebagai contoh, siaran pers tersebut menyebut PT Freeport Indonesia di Tembagapura yang menurut TPNPB dijaga ketat aparat sejak 1967 dan berdampak pada masyarakat adat hingga Merauke.
Imbauan Hentikan Serangan terhadap Sipil
Mayor Aibon Kogoya meminta penghentian serangan bom melalui pesawat nirawak, serangan darat, dan penggunaan ranjau di permukiman warga Intan Jaya. Ia juga meminta penghentian serangan terhadap gereja.
Baca Juga:
“Wilayah perang kami ada di Jalan Trans Nabire. Jika ingin mencari saya, silakan datang ke Jalan Trans Nabire. Jangan lagi membunuh warga sipil di Intan Jaya,” kata Aibon Kogoya seperti dikutip Sebby Sambom.
Imbauan serupa ditujukan kepada Bupati Intan Jaya, DPR Kabupaten Intan Jaya, para kepala suku, dan masyarakat Papua agar menghentikan pembahasan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Belum Ada Konfirmasi Aparat
Hingga Sabtu malam, 6/6/2026, belum ada keterangan resmi dari Mabes TNI, Kodam XVII/Cenderawasih, Kementerian Pertahanan, maupun Polda Papua terkait klaim TPNPB tersebut.
Baca Juga:
Aparat keamanan umumnya tidak merinci data operasional, jumlah amunisi, maupun korban dalam kontak tembak. TNI-Polri juga kerap membantah klaim sepihak TPNPB mengenai korban, rampasan perang, maupun tuduhan serangan terhadap warga sipil dan gereja.
TPNPB merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang oleh Pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau separatis. Seluruh pernyataan dalam siaran pers ini merupakan klaim sepihak TPNPB-OPM dan belum terverifikasi secara independen. (01,TMK)
