Jayapura, Papua – Bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Bupati Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., yang dilantik pada Mei 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya memaparkan sejumlah capaian strategis serta tantangan dalam membangun wilayah tersebut. Pemaparan ini disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (24/02/2026).
Meski sempat terkendala efisiensi anggaran, Pemda Mamberamo Raya tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembukaan akses wilayah yang selama ini terisolasi. Dalam keterangan resminya, Bupati Robby Wilson Rumansara menyatakan bahwa dari enam program utama yang dicanangkan pada 100 hari kerja pertama, dua program krusial telah berhasil direalisasikan, yakni sektor energi dan telekomunikasi.
“Kami telah memastikan listrik di ibu kota Burmeso menyala selama 24 jam penuh. Selain itu, akses telekomunikasi kini sudah merata di hampir seluruh wilayah untuk mendukung administrasi pemerintahan berbasis aplikasi,” ujar Bupati dalam sesi wawancara khusus.
Baca Juga:
Konektivitas Air Menjadi Prioritas Utama
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya menitikberatkan pembangunan pada sektor konektivitas. Mengingat mahalnya biaya transportasi darat dan tingginya risiko kecelakaan, pemerintah membuka rute pelayaran baru yang menghubungkan Mamberamo Raya ke Jayapura, serta rute menuju Waropen dan Serui.
“Konektivitas adalah kunci. Jika ini tidak dibangun, maka pelayanan pendidikan dan kesehatan akan terus terhambat. Kami memulai dari transportasi air karena pembangunan jalan dan jembatan membutuhkan biaya yang sangat besar,” tambahnya.
Pembangunan Ibu Kota dan Penataan Birokrasi
Selain infrastruktur fisik, Bupati juga menyoroti pentingnya pembentukan wajah ibu kota kabupaten yang representatif. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pelaku bisnis agar betah menetap dan berkontribusi di Mamberamo Raya.
Baca Juga:
Di sisi internal, reformasi birokrasi tengah dilakukan melalui penataan ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Targetnya, pengisian jabatan eselon III dan IV akan rampung pada bulan depan, yang kemudian akan disusul dengan eselon II.
“Kami ingin pelayanan publik tidak lagi tersentralisasi di bupati saja. Dengan penataan ini, masyarakat bisa langsung berurusan dengan dinas terkait karena kebijakan sudah terdesentralisasi secara efektif,” pungkasnya. (MnJ)
Baca Juga:
