Jakarta — Pengusutan dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan tajam publik. Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum Ramadhan Reubun, S.H., menilai bahwa kritik dan kekhawatiran yang sempat dilontarkan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Presma UGM) terkait potensi masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terbukti sangat relevan.
Menurut Ramadhan, kritik yang sebelumnya disuarakan oleh elemen mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan esensial dalam iklim demokrasi. Masukan dari kalangan akademisi dan pemuda seharusnya dijadikan alarm peringatan dini serta bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengeksekusi program strategis nasional.
“Ketika ada dugaan penyimpangan yang kini tengah diusut oleh aparat penegak hukum, maka kritik dan warning yang pernah disampaikan oleh mahasiswa menjadi sangat relevan untuk dikaji kembali. Ini adalah bukti betapa pentingnya pengawasan publik terhadap aliran anggaran negara,” ujar Ramadhan Reubun dalam keterangannya.
Desak Transparansi dan Dorong Investigasi Menyeluruh
Kendati mendukung penuh langkah hukum yang berjalan, Ramadhan mengingatkan agar aparat penegak hukum tetap bekerja secara profesional, transparan, dan bersandar pada alat bukti yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Ramadhan mendesak institusi terkait untuk membuka hasil penyelidikan secara benderang demi menjaga kepercayaan publik. Ia juga secara khusus meminta Kejaksaan Agung bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas berupa investigasi menyeluruh di internal BGN.
“Kami meminta kepada Kejaksaan Agung dan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk melakukan investigasi secara menyeluruh ke internal BGN agar dugaan korupsi ini bisa dibersihkan secara total hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Momentum Perbaikan Tata Kelola MBG
Kasus yang bergulir di BGN ini diharap tidak menghentikan esensi dari Program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Sebaliknya, momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperkuat sistem pengawasan agar program yang menyentuh masyarakat luas tidak menjadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan objektif. Di sisi lain, program yang menyangkut hajat hidup dan kualitas gizi masyarakat luas harus tetap berjalan dengan koridor yang transparan, akuntabel, dan bersih dari penyimpangan,” pungkas Ramadhan.
Baca Juga:
Hingga berita ini diturunkan, pengusutan kasus di lingkungan BGN terus bergulir dan memicu gelombang dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, aktivis mahasiswa, dan akademisi yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). (tim/red)
