Ternate – Bendahara Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Arif Rahman, resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Pengurus Wilayah (PW) IKA PMII Maluku Utara periode 2025-2030 berdasarkan surat keputusan nomor 152/A-1/PP-IKA PMII/11/2025 tentang susunan dan personalia pengurus wilayah IKA PMII Provinsi Maluku Utara periode 2025-2030 yang diketuai oleh Muhajirin Bailusy, Sekwil Rahdi Anwar dan Bendum Nasir M. Ali
Arif Rahman (Bendum IKA PMII) saat mengukuhkan PW IKA PMII Malut
Tidak hanya tingkat wilayah, Arif Rahman yang juga Sekjen MPN Pemuda Pancasila mengukuhkan Pengurus Cabang (PC) IKA PMII dari 8 kabupaten (Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, Pulau Morotai, Kepulauan Sula dan 2 kota (Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan) di Maluku Utara secara serentak, sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW IKA PMII Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Arif Rahman sekaligus Anggota DPR-RI Komisi IV memberikan pesan kuat bagi para alumni PMII di bumi Moloku Kie Raha. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya IKA PMII mengubah orientasi gerakannya dengan lebih fokus pada pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Maluku Utara.
Muhajirin Bailusy, Ketua PW IKA PMII Malut saat menerima bendera pataka yang diserahkan oleh Arif Rahman
“Pelantikan Pengurus Wilayah dan Cabang IKA PMII se-Maluku Utara ini bukan sekadar seremoni. Semoga berkumpulnya kita hari ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara dan bangsa Indonesia. Kepada Ketua PW IKA PMII Maluku Utara, Bung Muhajirin Bailusy, serta para Ketua Cabang yang baru saja saya lantik: besok Anda akan melaksanakan Raker. Pesan saya satu: jangan hanya berpikir besar, mulailah dari hal-hal kecil hingga ia tumbuh menjadi besar. Langkah besar selalu bermula dari pijakan kecil yang konsisten.” ungkapnya
Penandatanganan Berita Acara Pelantikan oleh Arif Rahman bersama Muhajirin Bailusy
Arif Rahman menambahkan bahwa kapasitas intelektual dan jaringan yang dimiliki alumni PMII harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ia tidak ingin IKA PMII hanya terjebak dalam politik praktis atau sekadar mencari keuntungan jangka pendek melalui proyek pemerintah.
“Saya sepakat dengan Pak Wagub Malut bahwa ke depan, IKA PMII harus mampu melahirkan kader-kader wirausaha. Selama ini, DNA kader kita seolah-olah hanya ‘terkunci’ di KPU, Bawaslu, atau komisi-komisi negara lainnya. Memang benar, di mana ada komisi, di situ ada anak PMII. Namun, kita sering lupa pada sejarah besar kita. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) lahir, telah berdiri Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Saudagar) pada 1918 oleh KH. Wahab Chasbullah. Inilah penopang utama berdirinya NU. Sejarah ini sempat terputus dalam ingatan kolektif kita; kita terlalu asyik berkumpul hanya untuk urusan politik, hingga melupakan bahwa basis dasar kyai-kyai kita dahulu adalah pedagang.” ujarnya
Harapan besar disematkan kepada pengurus yang baru dilantik agar mampu memberikan warna baru bagi pembangunan di Maluku Utara. Menurut Arif, kontribusi nyata terhadap pengembangan Sumber Daya Alam akan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat
“Harapan saya, PMII mulai menciptakan ekosistem wirausaha. Sebagai anggota Komisi IV DPR-RI, saya miris melihat fakta di lapangan. Maluku Utara adalah wilayah yang ‘dikejar-kejar’ dunia sejak zaman kolonial karena rempah-rempahnya. Hari ini, di Halmahera, tongkang-tongkang tambang melintas dengan nilai triliunan setiap hari, tapi masyarakat kita di Maluku Utara masih miskin, termasuk Pemerintah Daerah, seringkali hanya jadi penonton. Kita seperti tikus yang mati di lumbung padi—kaya potensi, tapi miskin secara ekonomi. Kita harus berhenti bicara ‘proyek’ kepada Gubernur atau Bupati karena musim proyek sudah habis. Saatnya kita bicara soal memonitasi dan mengkapitalisasi sumber daya alam secara mandiri.”
“Jadi kalau ketemu Bupati atau Gubernur, kita tidak lagi membicarakan proyek, tapi bagaimana mengembangkan SDA yang ada di Maluku Utara,” tegas Arif di hadapan ratusan kader dan alumni.
“Kita memiliki instrumen yang lengkap di level nasional. Ketua Umum kita, Bapak Fathan Subchi, adalah pimpinan BPK RI. Di lingkaran Istana, ada Juri Ardiantoro (Wamen Sesneg), Aminuddin Ma’ruf (Wakil Kepala BP BUMN), Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN), hingga Farida Farichah (Wamen Koperasi). Ini adalah peluang emas untuk memaksimalkan potensi Maluku Utara. Jika birokrasi sudah diisi alumni PMII dan jaringan pusat sudah terkoneksi, maka ‘barang ini jadi’. Besok dalam Raker, IKA PMII harus menyusun strategi bagaimana mengkapitalisasi jaringan ini menjadi kekuatan bisnis, bukan sekadar posisi politik.”
“IKA PMII bukan milik satu golongan politik—Sekjen kita dari Golkar, Bendum dari Nasdem. Kita merangkul semua. Saya menantang Bung Muhajirin Bailusy untuk mencetak kader yang mandiri secara ekonomi. Kita ingin ke depan, saat NU memberikan kontribusi dengan 80% saham suara besar dalam Pilpres, kader kita tidak lagi hanya diberi jatah Menteri Sosial atau Menpora. Kita harus punya kader dengan latar belakang pengusaha yang layak duduk sebagai Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Perubahan itu dimulai dari pola pikir kita hari ini.” tutupnya
Forkopimda yang hadir dalam acara Pelantikan PW IKA PMII Malut
Pengukuhan pengurus IKA PMII Maluku Utara ini juga dihadiri oleh Senator DPD RI Perwakilan Malut Hasby Yusuf, Sekretaris Daerah Provinsi Samsuddin Abdul kadir, Bupati Halteng Ikram M Sangaji, Bupati Morotai Rusli Sibua, Ketua NU Maluku Utara serta PW PMII Malut. (red)
