Jayapura, Papua – Mahasiswa Universitas Cenderawai Jayapura asal Kabupaten Intan Jaya menanggapi sistemik dan polemik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, pasalnya situasi sosial dan kesenjangan hidup yanp tidak berpihak kepada warga setempat selaku warga asli Papua dinilai semakin subur dan terkesan tidak dihiraukan oleh Pemda setempat.
Dinamika pelanggaran Hak Asasj Manusia (HAM) semakin menyebar, situasi tidak kundusif ini menjadi perhatian besar bagi kalangan masyarakat, pemuda, intelektual dan mahasiswa sehingga perlu untuk dilihat bersama. Demikian disampaikan Mahaiswa Asal Kabupaten Intan Jaya kepada media ini melalui pernyataan resminya pada Selasa 30/06/2026.
Mahasiswa Uncen asal Kabupaten Intan Jaya yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan DPMF 9 Fakultas tersebut menilai bahwa, realita kehidupan sosial masyarakat yang saat ini terjadi perlu mendapat perhatian penuh dari Negara melalui Pemda Provinsi Papua Tengah dan Pemda Kabupaten Intan Jaya itu sendiri.
“Dengan situasi yang sementara ini terjadi di Kabupaten Intan Jaya, maka negara bahkan Pemerintah Daerah setempat hari ini melihat jelih pelangaran HAM di daerahnya, Agar mencegah dari pembunuhan warga sipil yang terjadi dimana-mana dan negara stop krim militer oraganik maupun non di Kabupaten Intan Jaya secara massif.” Demikian salinan pernyataan yang disampaikan.
Baca Juga:
Juni Kobogau salan satu mantan Ketua BEM Fakultas pada Universitas Cendrawasih Jayapura turut mendesak Pemprov Papua Tengah dan Pemda Kab.Intan Jaya agar segera memgambil langkah kongkrit secara mekanisme birokrasi untuk menetralisir situasi dan kondisi yang ada.
“Kepada Pemda setempat, dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Kabupaten Intan Jaya, segera melakukan Tim penanganan hukum di Kabupaten Intan Jaya untuk bagaimana masalah Pelangaran HAM yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dapat segera diselesaikan sehingga publik juga dapat menyaksikan penyelesaiàn masala yang terjadi daerahnya.” Tegasnya.
Yuni juga berharap peran serta Majelis Rakyat Papua (MRP) serta lembaga legislatif Provinsi Papua Tengah agar tidak terkesan mendiamkan bahkan membiarkan rakyat terus diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang pahit tersebut dengan melihat realita yang terus terjadi tanpa penanganan secara baik oleh para pihak selaku keterwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Lembaga Legislatif Provinsi Papua Tengah ambil data di setiap kabupaten yang terjadi pelanggaran HAM dan sampaikan ke negara bahwa tanah Papua tidak aman-aman saja, beberapa wilayah yang terjadi konflik besenjata, penembakan dialami oleh rakyat Papua yang sangat tidak memanusiawi, maka tolong sampaikan ke negara panglima tertingi untuk hentikan pasokan militer di Tanah Papua,” Ungkapnya.
Baca Juga:
Sementara itu Frengki Emani selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran DPMF, juga menyampaikan pernyataan secara tegas kepada pemerintah pusat untuk segera melihat persoalan sosial masyarakat dj Kab.Intan Jaya tetsebut, sekaligus mengambil langkah cepat sebagai solusi publik.
“Kepada beberapa pihak yang menjadi tanggung jawab utama dalam penanganan konflik di Kabupaten Intan Jaya agar meminta kepada Presiden Bapak Perabowo Subianto dan Bapak Menteri Pertahanan agar segera menarik pasukan yang sedang menempati wilayah konflik termasuk pasukan non-organik lebih khususnya di Kabupaten Intan Jaya,” Tuturnya.
Ia menambahkan, selaku mahasiswa pihaknya juga mendesak kepada Pemprov Papua Tengah dalam hal ini Bapak Gubernur serta Bupati Kabupaten Intan Jaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sedang berada pada lokasi pengungsian dan sedang mengalami kondisi traumatik.
Selain itu diharapkan keterlibatan semua unsur, seperti tokoh gereja, intelektual, tokoh pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan dan semua elemen agar memastikan sebagaimana langkah awal mengatasi persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan pada umumnya Tanah Papua, Tutupnya. (AgW)
Baca Juga:
