Oleh : Ignatius Mario Sarkol, S.Kom.

Mantan Ketua Badan Semi Otonom Informasi & Pers PMKRI Cabang Tondano St.Paulus Periode 2022-2023.

_____________
Pendidikan tinggi sering kali dipandang sebagai tiket utama menuju mobilitas sosial dan masa depan yang cerah. Setiap tahun, ribuan siswa lulusan SMA dan SMK berbondong-bondong memilih jurusan kuliah dengan harapan dapat bersaing di dunia kerja. Namun, di balik semangat tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang sering terabaikan, _apakah arah pendidikan tinggi yang kita pilih sudah benar-benar menjawab kebutuhan riil di tempat kita berpijak….?_

Secara umum, kecenderungan calon mahasiswa di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh tren perkotaan atau standar prestise sosial. Jurusan-jurusan populer seperti manajemen perkotaan makro, ilmu hukum umum, hingga administrasi bisnis konvensional selalu menjadi primadona. Tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Akan tetapi, ketika pola pikir ini diterapkan secara seragam tanpa melihat karakteristik wilayah, khususnya di daerah kepulauan terjadi jurang pemisah antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dan struktur ekonomi yang hidup di daerah asal.

Realitas Maluku Tenggara, Data dan Tantangan Wilayah

Jika kita melihat lebih dekat ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei, struktur geografis dan ekonominya sangat berbeda dari wilayah daratan besar _(mainland)._ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), roda perekonomian Maluku Tenggara ditopang kuat oleh sektor primer. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan konsisten menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus menyerap lebih dari 50% hingga 60% tenaga kerja lokal.

Potensi wilayah ini melalui kacamata data yang membutuhkan pasokan sumber daya manusia (SDM) terdidik

1. Sektor Perikanan dan Potensi Marikultur. Maluku Tenggara merupakan salah satu lumbung ikan nasional dengan hasil perikanan tangkap yang bernilai besar. Namun, di sektor budidaya _(mariculture),_ dari potensi lahan rumput laut dan perikanan air payau/laut yang mencapai lebih dari 8.600 hektar, tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah (di bawah 15%). Minimnya penyerapan teknologi ini berkelindan erat dengan ketersediaan SDM terdidik: data profil ketenagakerjaan daerah menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di sektor pertanian dan perikanan (lebih dari 75–80%) masih berpendidikan dasar (SD/SMP), sementara porsi lulusan perguruan tinggi (Diploma/Sarjana) di sektor maritim produktif ini masih berada di bawah angka 3–5%. Kelangkaan sarjana spesialis teknologi pengolahan perikanan, bioteknologi laut, dan manajemen akuakultur membuat komoditas unggulan daerah kerap dijual dalam bentuk mentah _(raw material)_ tanpa sentuhan inovasi nilai tambah (added value) yang optimal.

2. Konektivitas Logistik Antar-Pulau.
Dengan konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah pusat seperti Kei Kecil (kepadatan melampaui 280 jiwa/km²) yang dikelilingi oleh pulau-pulau terluar, tantangan utama Maluku Tenggara adalah distribusi logistik. Tingginya biaya angkut dan rantai pasok yang panjang membuat harga barang kebutuhan pokok kerap berfluktuasi. Tanpa kehadiran sarjana teknik perkapalan, manajemen logistik maritim, dan tata kelola transportasi laut lokal, efisiensi ekonomi kepulauan akan sulit tercapai.

Peran Strategis Pemerintah Daerah.

Mengarahkan pilihan perguruan tinggi anak muda tidak bisa hanya dibebankan kepada keputusan individu siswa atau keluarga. Di sinilah Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran kunci sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan SDM daerah melalui langkah-langkah strategis.

• Penyediaan Roadmap Kebutuhan SDM. Pemda harus merumuskan data proyeksi kebutuhan tenaga ahli daerah untuk 5–10 tahun ke depan secara terbuka, sehingga siswa SMA/SMK dan orang tua memiliki panduan pasti mengenai bidang keahlian apa yang paling dibutuhkan.

• Reorientasi Program Beasiswa Daerah. Beasiswa utusan daerah (tugas belajar) seyogianya dikhususkan pada jurusan-jurusan langka namun vital bagi wilayah kepulauan—seperti Teknik Perkapalan, Bioteknologi Maritim, Manajemen Logistik Laut, hingga Pengolahan Energi Terbarukan Skala Pulau Kecil.

• Kemitraan Strategis dengan Perguruan Tinggi: Pemda dapat membangun kerja sama (MoU) dengan perguruan tinggi yang memiliki keunggulan riset maritim dan pesisir, lengkap dengan jaminan ikatan dinas atau penyerapan kerja langsung di instansi daerah dan BUMD.

Jebakan _Brain Drain_ dan Urgensi Reorientasi Pilihan Kuliah.

Ketika anak-anak muda kepulauan berbondong-bondong mengambil studi yang tidak bersentuhan dengan realitas geografis daerahnya, dua masalah besar mengintai.

• Fenomena _Brain Drain._
Lulusan perguruan tinggi enggan pulang karena merasa keahliannya tidak memiliki pasar kerja di kampung halaman. Akibatnya, potensi daerah tertinggal tanpa penggerak intelektual.

• Ketergantungan Keahlian Luar. Sektor-sektor vital di Maluku Tenggara mulai dari tata kelola pesisir, energi terbarukan skala pulau kecil, hingga manajemen rantai pasok akhirnya harus dikelola oleh tenaga ahli dari luar daerah. Oleh karena itu, memilih perguruan tinggi bukanlah tentang membatasi cita-cita atau mengerdilkan mimpi anak muda Maluku Tenggara. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis yang kalkulatif. Memilih disiplin ilmu yang selaras dengan potensi maritim, perikanan, logistik, dan infrastruktur kepulauan adalah cara bagi generasi muda untuk memegang kendali atas masa depan tanah kelahirannya sendiri. Pada akhirnya, kemajuan Maluku Tenggara tidak ditentukan oleh seberapa jauh anak mudanya merantau untuk mengejar tren kota besar, melainkan seberapa relevan ilmu yang mereka bawa pulang untuk membangun laut dan pulau mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah melalui pemetaan kebutuhan dan insentif pendidikan yang tepat, generasi muda Maluku Tenggara akan terdorong mengambil disiplin ilmu yang selaras dengan potensi tanah kelahirannya sendiri. ***