Jakarta – Kerajaan Loloda turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di Jakarta. Diwakili Sekretaris Besar (Tuli Lamo) Mustafa Mansur, S.S., M.Hum., kehadiran Kerajaan Loloda menegaskan pentingnya keterlibatan kerajaan-kerajaan Nusantara dalam merawat warisan budaya, memperkuat persatuan, dan membangun kolaborasi lintas daerah.

 

Rangkaian Musyawarah Agung FSKN berlangsung dalam momentum peringatan Hari Kebudayaan Nasional. Kegiatan ini merangkai dua sarasehan nasional dan Festival Sarendo-Rendo. Kedua sarasehan mengangkat tema yang saling melengkapi: perlindungan keraton dan persatuan bangsa, serta peran budaya dalam menyongsong lima abad Jakarta.

Keraton Nusantara dan Perlindungan Budaya dalam Bingkai NKRI

Sarasehan hari pertama, 16 Oktober 2026, berlangsung di Grand Sahid Hotel Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Keraton Nusantara sebagai Perekat Persatuan Bangsa dalam Bingkai NKRI serta Pentingnya Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Keraton di Indonesia.”

Narasumber yang hadir ialah Prof. Dr. Imanuddin Saleh, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Hasanuddin; Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, SH., Datu Luwu ke-40; Prof. Agus Aris Munandar, Guru Besar Arkeologi UI; dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Hamdan Zoelva.

Hamdan sendiri menyoroti kedudukan keraton dalam konstitusi serta pentingnya memandang keraton bukan semata sebagai peninggalan sejarah, melainkan bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian.

Turut hadir perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP., M.Si., selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Politik; utusan Kapolri Brigjenpol Rudy; serta Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Kehadiran para perwakilan lembaga negara menunjukkan pentingnya dialog antara keraton, lembaga adat, dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan budaya.

Budaya Nusantara Menyongsong Lima Abad Jakarta

Sarasehan hari kedua, 17 Oktober 2026, berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, dengan tema “Mewujudkan Jakarta sebagai Etalase Keindahan Budaya Nusantara, Menyongsong 5 Abad Jakarta.” Sarasehan ini membahas bagaimana kekayaan budaya Nusantara dapat tampil lebih luas dan menjadi bagian dari upaya menyambut lima abad Jakarta pada 2027.

Dalam rangkaian sarasehan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana dilansir TVRI News pada 18 Oktober 2026, menegaskan bahwa keraton bukan sekadar peninggalan artefak sejarah masa lampau, melainkan ruang hidup yang terus menyemai beragam ekspresi budaya lintas generasi. Ia mendorong revitalisasi keraton dan berbagai ruang budaya agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Penguatan fungsi fasilitas budaya diharapkan tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi.

Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi menjadi wadah usaha yang selaras dengan nilai-nilai di lingkungan keraton dan kesultanan. Nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dinilai sejalan dengan prinsip koperasi. Karena itu, ia mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya melalui kerja sama dengan FSKN, termasuk rencana pembentukan koperasi di lingkungan keraton dan kesultanan. Dengan demikian, potensi budaya dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi masyarakat, sebagaimana dilansir Inilah.com pada 17 Oktober 2026.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa warisan budaya keraton memiliki potensi untuk dikembangkan melalui industri kreatif. Cerita sejarah, pusaka, dan tradisi dapat diolah menjadi berbagai produk, mulai dari film hingga cendera mata. Pengembangannya, menurut Riefky, membutuhkan sinergi lintas kementerian: Kementerian Kebudayaan dalam pelestarian dan revitalisasi, Kementerian Pariwisata dalam pengembangan destinasi sejarah, Kementerian Ekonomi Kreatif dalam penciptaan produk, serta Kementerian Koperasi dalam mendukung pengelolaan usaha dan pemasaran. Pernyataan tersebut dilansir pada TVRI News pada 18 Oktober 2026.

Kementerian Pariwisata diwakili Itok Parikesit, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata. Kehadirannya mencerminkan keterkaitan antara pelestarian budaya keraton dan pengembangan pariwisata berbasis sejarah serta kekayaan budaya daerah.

Mapparesa Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum FSKN

Setelah sarasehan hari kedua, digelar Puncak Musyawarah Agung FSKN. Dalam musyawarah tersebut, peserta secara mufakat memilih Brigjen Pol. (Purn.) A.A. Mapparesa, M.Si., Karaeng Turikale VIII dari Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Ketua Umum FSKN periode kedua, yakni 2026–2031.

Keputusan itu menjadi mandat bagi kepengurusan baru untuk memperkuat silaturahmi antarkeraton serta memperjuangkan pelindungan dan pemajuan budaya Nusantara.
Partisipasi Kerajaan Loloda dalam Forum Nasional

Kehadiran Kerajaan Loloda melalui Sekretaris Besarnya juga membawa arti penting bagi upaya memperkenalkan dan merawat warisan budaya Loloda. Partisipasi tersebut membuka ruang untuk mempererat hubungan dengan kerajaan dan lembaga adat lain, sekaligus memperkuat keterlibatan daerah dalam dialog nasional mengenai kebudayaan dan masa depan lembaga kerajaan.

Festival Sarendo-Rendo Meriahkan Jakarta

Rangkaian kegiatan berlanjut pada 18 Oktober dengan Festival Sarendo-Rendo di Bundaran Hotel Indonesia. Festival yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional sekaligus ajang menyongsong lima abad Jakarta pada 2027.

Dilansir CNN Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak para raja, sultan, dan pemangku lembaga adat yang tergabung dalam FSKN untuk memeriahkan dan menyaksikan festival tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan kembali mengundang para raja dan sultan FSKN dalam rangkaian kegiatan menyambut lima abad Jakarta. Menurutnya, merawat dan mengembangkan kebudayaan merupakan unsur penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

Merawat Warisan, Memperkuat Persatuan

Dari sarasehan hingga festival, kehadiran Kerajaan Loloda menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar kebudayaan tidak berhenti sebagai kenangan masa lalu. Melalui dialog, musyawarah, dan perayaan budaya, kerajaan serta lembaga adat dapat terus berperan sebagai penjaga warisan, penguat persatuan, dan mitra dalam membangun masa depan kebudayaan Indonesia. (Tim/Red)