Nabire, Papua Tengah – Koordinator Lapangan Umum (Korlap Umum) aksi damai Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Indonesia (GPMI-I), Kamis 23/07/2026 Feri Japugau, menyampaikan, pihaknya akan terus mendesak melalui aksi-aksi damai hingga berbagai kasus kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya mendapat perhatian serius dan penyelesaian yang jelas dari pemerintah.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada reaksi dari DPR Papua Tengah, kami akan melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran dan kembali turun ke jalan. Kami akan terus menyuarakan kasus penembakan terhadap ibu hamil, penembakan terhadap pendeta, serta berbagai kasus lainnya yang hingga hari ini belum diselesaikan,” Tegas Feri Japugau saat menyampaikan orasi dalam aksi damai di Nabire.
Selain mendesak penyelesaian berbagai kasus kemanusiaan di Intan Jaya, GPMI-I juga meminta DPR Papua Tengah segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Intan Jaya untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta kementerian yang membidangi pertahanan dan keamanan.
Menurut Feri, dialog langsung dengan pemerintah pusat sangat penting agar aspirasi masyarakat Intan Jaya dapat disampaikan secara terbuka dan memperoleh perhatian yang lebih serius dari negara.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan penyelesaian kasus-kasus kekerasan di Intan Jaya. Mereka berharap pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah konkret untuk mengusut tuntas setiap peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di wilayah tersebut.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan massa aksi, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai mengatakan, tuntutan tersebut bukan pertama kali disampaikan kepada DPR Papua Tengah. Menurutnya, lembaganya telah menindaklanjuti aspirasi serupa yang sebelumnya disampaikan masyarakat.
Gobai menjelaskan, pada 25 Mei 2026 pimpinan DPR Papua Tengah telah menyurati Komisi I DPR RI dan Komisi III DPR RI yang memiliki mitra kerja di bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, termasuk TNI dan Polri.
“Aspirasi ini sudah disampaikan beberapa kali. Pada 25 Mei 2026 kami pimpinan DPR Papua Tengah sudah menyurat kepada Komisi I DPR RI dan Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja Panglima TNI, Kapolri, serta lembaga terkait. Bahkan saya sendiri yang mengantarkan surat tersebut,” Kata Gobai.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada jawaban resmi mengenai waktu pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diharapkan dapat membahas berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan di Papua Tengah.
Menurut Gobai, terdapat dua poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat, yakni penyelesaian berbagai kasus kemanusiaan yang dilaporkan masyarakat serta permintaan agar masyarakat dapat berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia.
“Persoalan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu kami berharap DPR RI dan pemerintah pusat dapat segera membuka ruang dialog bersama masyarakat, pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, dan MRP agar berbagai persoalan yang terjadi dapat dibahas secara terbuka,” Ujarnya.
Gobai menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua Tengah tidak akan berjalan optimal apabila konflik dan persoalan kemanusiaan terus terjadi.
“Kita sedang membangun Indonesia di Papua Tengah sebagai daerah otonom baru. Percepatan pembangunan tidak akan berjalan baik apabila konflik terus berlangsung. Pembangunan tidak akan berarti jika rakyat masih hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan negara.
“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Karena itu saya berharap aspirasi yang disampaikan hari ini dapat menjadi perhatian DPR RI dan pemerintah pusat,” Tegas Gobai.
Aksi damai yang berlangsung di Kota Nabire provinsi Papua tengah tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.
Reporter : Melkias Obaipa.
Editor : Elf.









